Pigai Pelantikan Oleh Mendagri Cacat Prosedur

Natalis Pigai

JAYAPURA – Mantan Ketua Komisioner HAM Republik Indonesia, Natalis Pigai mengungkapkan bahwa proses pelantikan Sekda Dance Flasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dinilai Cacat Prosedur.

“Pelantikan Sekda Papua Cacat Prosedur Wajar Gubernur Marah karena Pasal 114 UU ASN, Pengisian Sekda provinsi dilakukan pejabat pembina gubernur melalui pansel dan memiliki tiga nama ke Gubernur, dan gubernur ke Presiden melalui mendagri dan Presiden memilih satunya tapi kok mendagri yang seleksi, Pampus jangan selalu arogan dong, ” Katanya Natalis Pigai melalui pesan singakatnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa, (2/3).

Selain itu kata Natalis untuk soal dualisme Sekda Papua Kalau menurut UU ASN: 1. Pejabat bisa dipecat atau tidak dipakai jika Pengguna atau atasan satuan administrasi pangkal (satminkal) tidak menerima. 2. Pejabat bisa dipecat atau dipakai jika tidak bisa kerja sama dengan atasan.

“Jadi kuncinya ada di Gubernur Papua. Kalau tidak setuju maka sudah pasti tidak bisa kerja sama. Konsekuensinya pelayanan administrasi terganggu. Jalan keluarnya Mendagri harus tanya ke gubernur Papua sebagai pengguna, ” Ujar Natalius Pigai, yang juga Mantan ASN Pusat di Kemenakertrans RI itu.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui menkopolhukam melantik Dance Flasi Sebagai Sekda Definitif di Jakarta sesuai putusan presiden sementara pada waktu yang bersamaan gubernur provinsi Papua yang diwakili wakil gubernur klemen tinal melakukan pelantikan terhadap sebagai PLT Sesekda Papua Doren Wakerkwa, hal ini mengakibatkan timbul sejumlah pro kontra di kalangan masyarakat Papua hinga saat ini, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *