Penjabat Sekda Tetap Jalani Tugas 6 Bulan

Wagub Papua, Klemen Tinal saat melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat Sekda Papua, di Gedung Negara Provinsi Papua, Senin (1/3) kemarin. ( FOTO: Yohana/Cepos)

JAYAPURA-Perbedaan sikap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan sosok yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Daerah) akhirnya mencapai puncaknya, Senin (1/2). Di mana masing-masing pihak, melantik Sekda dengan sosok yang berbeda.

Di Kota Jayapura, Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal melantik dan memperpanjang Doren Wakerkwa sebagai Penjabat Sekda. Dalam waktu bersamaan, di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua definitif.

Seperti diketahui, Polemik terkait posisi sekda Papua sudah berlangsung lama. Presiden Jokowi Widodo telah memilih Dance pada September 2020 melalui rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Pilihan itu dikuatkan melalui Keputusan Presiden Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi Papua.

Dance menyisihkan dua nama lainnya dalam proses seleksi. Yakni Doren Wakerkwa dan Wasuok Demianus Siep. Namun, pilihan Presiden mendapat penolakan dari Pemerintah Provinsi dan sebagian masyarakat Papua.

Gubenur Papua Lukas Enembe, SIP, MH menegaskan bahwa tetap menghargai dan tetap akan melaksanakan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 / TPA / 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Namun karena masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah telah berakhir semenjak enam bulan sejak dilantik pada bulan September 2020 dan tidak mengingini kekosongan jabatan Sekretaris Daerah, serta tidak mengetahui bahwa pada waktu yang sama juga dilakukan pelantikan Sekretaris Daerah definitif oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua menugaskan Wakil Gubernur Papua untuk melantik dan memperpanjang masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Doren Wakerkwa, SH., enam bulan kedapan,” ungkap Gubernur Lukas Enembe dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/3) malam.

Pihaknya tetap akan menerima sekretaris daerah definitif setelah berakhirnya masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang sudah terlanjur dilantik dengan mempertimbangkan budaya Papua. Karena tidak ada alasan sesuai ketentuan bahwa penetapan sekretaris daerah ditetapkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM. Menurutnya, Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi oleh negara kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. Kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Sehingga dalam hal kejadian dualisme pelantikan Sekretaris Daerah ini perlu dilakukan pendekatan berdasarkan kearifan lokal. Dimana hal yang sudah dilakukan di depan publik yaitu pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah maka diberikan dulu kesempatan lagi pada Penjabat Sekretaris Daerah yang dilantik untuk menyelasaikan tugasnya dan pada 6 bulan,” tuturnya.

Lanjutnya, kemudian pada bulan September 2021 Sekretaris Daerah Definitif akan melaksanakan tugasnya.

Dirinya, menepis berbagai spekulasi/tudingan ketidakharmonisan pada penyelenggara negara antara Pusat dan Daerah, hanya tentu dibutuhkan komunikasi yang baik, sehingga hal serupa tidak terjadi.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Papua sedang fokus menyelesaikan berbagai macam persoalan di Papua. Seperti konflik kemanusiaan di kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Pandemi Covid-19 dan tak kalah pentingnya saat ini sedang giat-giatnya mempersiapkan perhelatan akbar PON XX Tahun 2021 yang merupakan harapan bersama masyarakat Papua,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPC Peradi Kota Jayapura Anthon Raharusun mengatakan, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, semestinya tidak boleh ada kekosongan dalam jabatan yang cukup lama.

“Saya tidak tahu apa pertimbangannya, sehingga di waktu yang bersamaan ada pelantikan di tingkat provinsi untuk Penjabat Sekda,” ucap Anthon Raharusun kepada Cenderawasih Pos.

Lanjutnya, jika dilihat dari aspek kedudukan dalam jabatan struktural. Dimana yang satu dilantik  secara defenitif sebagai Sekda definitif, namun di lain sisi ada pelantikan Penjabat Sekda.

Sekarang sudah  ada Sekda defenitif, maka tidak menjadi penting lagi penjabat itu apalagi sudah ada  keputusan pelantikan resmi,” tegasnya.

Ia memandang menjadi  problem saat ini adalah disatu sisi pelantikan sekda defenitif dilakukan oleh Mendagri, namun pada saat bersama juga terjadi pelantikan terhadap penjabat sekda. Sehingga dari kedudukan hirarki kedudukan seorang penjabat hanya mengisi kekosongan jabatan sembari menunggu jabatan defenitif daripada seorang sekda defenitif. .(ana/fia/far/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *