MRP Tolak Izin Investasi Miras 

Yoel Luiz Mulait  ( foto: Noel/Cepos)

JAYAPURA-Majelis rakyat Papua (MRP) melalui Pokja Agama, Rabu (24/20 lalu, telah melakukan rapat konsultasi  bersama sembilan sinode gereja di tanah Papua. Termasuk dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua.

Ketua Pokja Agama MRP,  Yoel Luiz Mulait mengatakan dalam pertemuan rapat konsultasi dengan sembilan sinode di tanah Papua dan Nahdlatul Ulama di Papua, disepakati untuk menolak izin investasi minuman keras (Miras) skala besar hingga eceran berbadastkan Perpres Nomor 10 tahun 2021.

“Sembilan sinode tersebut adalah Sinode GKI di Tanah Papua, Uskup Keuskupan Jayapura di Tanah Papua, Presiden GIDI di Tanah Papua, Sinode GKII di Tanah Papua, BPH Lengkap Sinode GBGP di Tanah Papua, Sinode Baptis di Tanah Papua, Sinode GMAHK di Tanah Papua, Sinode KINGMI di Tanah Papua dan ketua PWNU di Tanah Papua,” kata Mulait di Jayapura, Sabtu, (28/2).

Lanjutnya, hasil rekomendasi dari sembilan sinode temasuk PWNU Provinsi Papua mengutuk dan menolak keberadaan peredaran Miras dan Narkoba di tanah Papua.

“Selanjutnya Jumat (26/2), Pokja Agama telah melakukan rapat koordinasi yang dibuka ketua MRP Timotius Murib yang dihadiri kepala BNN Provinsi Papua Brigjen Pol. Robinson Siregar, Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Alfian Tanjung’ dan Kasat Pol PP Provinsi Papua Wiliam Andrei termasuk Wali Kota Jayapura yang diundang tidak hadir,” ungkap Mulait.

Mulait menjelaskan bahwa hasil rapat kordinasi kemudian dibangun kesepakat bersama atas dukungan rakyat Papua melalui para tokoh agama sebagai pimpinan umat yang ada di tanah Papua, mengutuk dan menolak Miras dan Narkoba di tanah Papua, maka para pemangku kebijakan baik BNN Papua, Polda Papua dan Satpol-PP juga mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas Miras dan Narkoba di tanah Papua.

“Maka MRP Pokja Agama dengan tegas menyatakan menolak Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras boleh produksi secara terbuka,” tegas Yoel Mulait.

Perpres ini menurutnya perlu ditolak oleh rakyat Papua. Jika tidak, lebih cepat dan semakin banyak kematian orang Papua. Kondisi Papua hari ini tingkat kriminalitas tertinggi termasuk kematian akibat Miras dan Narkoba sesuai data Polda Papua.

“Semestinya membaca data kriminalitas suatu daerah pemerintah pusat tidak serta merta keluarkan aturan yang tidak melindungi rakyat tapi kenyataan terbalik maka kita tegas tolak diberlakukan Pepres nomor 10 tahun 2021 di Tanah Papua,” kata Mulait.

Sementara itu, Ketua MRP Timotius Murib menambahkan Miras dan Narkoba adalah musuh bersama untuk diperangi bersama. Untuk itu, MRP merasa penting guna menyelamatkan manusia terutama orang asli Papua.

“Dengan melihat realita penyakit sosial ini, semua pihak harus bergandengan tangan termasuk MRP, meminta dan mendorong Pemprov Papua untuk segera bangun balai rehabilitasi dan akan diikuti dengan regulasi dan fasilitas untuk pencegahan,” ucap Murib. (oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *