Dua Petugas KPPS Kampung Senefit Masih Buron

MERAUKE – Dua petugas KPPS Kampung Senefit, Distrik Kambai, Kabupaten Asmat yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pilkada, hingga kini  masih dalam pencarian aparat.  Kedua petugas KPPS tersebut adalah Ketua KPPS Kampung Senefit  yang menjadi terdakwa I Leo Senefit dan Anggota KPPS yang menjadi terdakwa II  Reginus Senefit.

     Kajari Merauke I Wayan Sumartayasa, SH, MH mengungkapkan, bahwa  putusan Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Merauke yang menjatuhkan putusan 15 bulan kepada terdakwa I dan 12 bulan kepada terdakwa II dan III  telah diterima pihaknya sehingga berkekuatan hukum tetap.

  “Setelah putusan itu, kemudian kami di sentra Gakkum melakukan rapat untuk  melihat kembali putusan tersebut dan oleh Gakkumdu menilai bahwa putusan Majelis hakim tersebut sudah  memenuhi  rasa keadilan. Karena itu, putusan kita terima,’’ tandas Kajari ditemui Cenderawasih Pos,  Jumat (26/2) lalu.

  Dengan diterimanya putusan tersebut, maka  putusan itu  telah berkekuatan  hukum. Bahkan 3 hari setelah menyatakan menerima putusan tersebut, pihaknya langsung mengeksekusi  terdakwa III  yang merupakan anggota KPPS Kampung Senefit,  Gedofidus Amamit. “Kalau  terdakwa  III sudah kita  eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke,” kata  Kajari.

   Namun untuk terdakwa I dan II  masih dalam pencarian.  “Kita minta bantuan  Kepolisian untuk mencari terdakwa I dan II. Untuk sementara,  keduanya kita masih anggap berada di kampung,” terangnya.  Namun  jika nanti tak kunjung juga ditemukan maka  pihaknya terpaksa keluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).  “Untuk DP belum, masih kita cari dulu lewat  bantuan kepolisian. Tapi kalau tidak kunjung ditemukan nanti, ya barulah kita keluarkan   DPO,” jelasnya.

   Kajari menambahkan bahwa selama sidang , terdakwa I tidak pernah hadir mengikuti  sidang secara virtual. Sementara terdakwa II hanya sekali ikuti   sidang virtual. “Tidak mungkin semua baru ada baru kita  gelar sidang. Karena kita dibatasi waktu, apalagi  dalam  aturannya memungkinkan  sidang digelar tanpa kehadiran para terdakwa,” pungkas Kajari. (ulo/tri)