Telegram Kapolri, Perketat Penggunaan Senpi

Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) dan Kabagpenum Kombes Pol Ahmad Ramadhan saat di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakart (FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

JAKARTA, Jawa Pos-Pasca kasus Bripda CS yang menembak tiga orang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram. Telegram bernomor ST/396/II/HUK.7.1/2021 itu menginstruksikan agar proses penggunaan senjata diperketat.
Dalam telegram yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyebutkan, hanya polisi yang tidak bermasalah dan memenuhi syarat yang diperbolehkan membawa senjata. Lalu, ada juga instruksi untuk memperkuat soliditas Polri dengan TNI.
Kadivhumas Polri Ijen Argo Yuwono menuturkan, telegram itu sebagai langkah antisipasi peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Serta, menjaga soliditas dengan TNI yang sudah berjalan baik. ”betul TR-nya,” paparnya.
Cara untuk menjaga soliditas dengan TNI juga disebutkan dalam telegram itu. Yakni, meningkatkan kegiatan operasional terpadu, dari keagamaan, olahraga bersama, kolaborasi kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Telegram itu juga menginstruksikan untuk para kasatwil dan pengemban fungsi Propam untuk berkoordinasi dengan satuan TNI dan POM TNI dalam mengantisipasi perselisihan. Serta, menyelesaikan perselisihan antara anggota Polri dan TNI. Telegram itu juga kembali menegaskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripka CS.
Bagian lain, Pengamat Kepolisian Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan mengatakan, upaya untuk tetap menjaga soliditas Polri dan TNI memang diperlukan. Mengingat, kejadian ini akan membuat hubungan TNI dan Polri semakin renggang. ”Kecemburuan politis juga akan semakin menjadi kalau kasus tidak ditangani dengan tuntas, adil dan transparan,” ujarnya.
Dari kasus ini, sebenarnya perlu untuk memperbaiki terkait sumber daya manusia (SDM) dan kode etik Polri. Penembakan ini syarat persoalan labilnya psikologis SDM Polri di lapangan. ”Saat menghadapi situasi konflik dan juga pelanggaran kode etik,” jelasnya.
Dia menuturkan, pendalaman kasus ini perlu untuk membeberkan apakah benar faktor psikologis atau memang ada faktor lainnya. Yang menjadi penyebab utama penembakan tersebut. ”Ini bisa menjadi pijakan perbaikan integritas SDM kedepan,” jelasnya.
Yang pasti, kasus ini mejadi warning betapa pentingnya penguatan fungsi Divpropam dan Kompolnas. Dalam mengawasi anggota Polri yang menyimpang. ”Untuk Propam seharusnya bisa memantau penggunaan senjata berkala, sebulan atau seminggu,” urainya.
Yang kemudian, dikombinasikan dengan monitoring dan evaluasi kinerja lapangan. Sehingga, bisa mengetahui apakah ada masalah baik dalam tugas dan di luar tugas, yang mempengaruhi psikologis personel. ”Kalau sedang labil, tentunya jangan diberikan senjata,” tuturnya.
Propam juga sebaiknya memiliki kewenangan memberikan peringatan terhadap personel. Sebab, terkadang proses administrasi kode etik diremehkan. ”harusnya ada semacam surat peringatan yang membuat personel patuh,” jelasnya.
Untuk Kompolnas, seharusnya juga diberikan ruang untuk bisa mengawasi sampai ke lapangan. Sehingga, bisa membErikan solusi atas masalah yang terjadi. ”Kompolnas perlu menerima aspirasi public terkait kinerja kepolisian di lapangan,” urainya. (idr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *