Regulasi Kekhususan Seakan Tak Berlaku di Papua

Suasana rapat koordinasi yang digelar Pokja Agama MRP di @Home Hotel Abepura terkait kondisi persoalan sosial di Jayapura dan Papua pada Jumat (26/2) kemarin. (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menyatakan bahwa hingga kini kekhususan di Papua masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. Ada standart ganda yang diterapkan dimana untuk Papua ada Undang – undang Otsus nomor 21 tahun 2001 namun disisi lain ada regulasi nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga berlaku ditingkat kabupaten kota dan dianggap melemahkan undang – undang Otsus itu sendiri.
Ini ia kaitkan terkait peredaran minuman keras di Papua yang dianggap menjadi satu mesin pembunuh efektif yang secara tidak langsung disiapkan oleh pemerintah. Dikatakan demikian lantaran Papua pernah menggodog sebuah regulasi dalam bentuk Perdasi yaitu Perdasi Nomor 15 tahun 2013. Hanya regulasi ini tidak berjalan maksimal karena dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. “Kami menginginkan miras dihapus atau ditiadakan dari Papua, regulasinya sudah disiapkan tapi katanya bertentangan dengan undang – undang yang lebih tinggi. Lah Perdasi 15 tahun 2013 ini cantelannya juga undang – undang dan itu Lex Specialist,” beber Timotius Murib diakhir rapat koordinasi yang digagas Pokja Agama MRP dengan menghadirkan Kepala BNN Papua, Robinson Siregar, Dir Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian dan Willem Manderi dari Satpol PP Papua yang digelar di @Home Hotel Abepura, Jumat (26/2).
Timotius menyebut bahwa kepentingan MRP adalah menyelamatkan manusia Papua mengingat setiap hari selalu ada yang meninggal akibat miras. Pemprov Papua bersama DPRP dan MRP sudah bersikap namun dirasa masih dilemahkan. “Pertanyaannya mengapa tidak bisa menerapkan regulasi yang melindungi orang Papua padahal kita ada kekhususan namun ada juga aturan lain yang sifatnya general. Kita seperti tidak dihargai dan ini omong kosong,” cecarnya. MRP juga mencatat bahwa Papua butuh balai rehabilitasi agar pasien narkoba dan miras tidak harus ke Makassar dan Bandung. “Selama ini penyakit masyarakat ini terus menelan korban namun penanganannya sangat minim. Kami pikir Perdasi nomor 15 tahun 2013 bisa jadi solusi,” sindirnya.
Sementara Ketua Pokja Agama MRP, Yoel Mulait menyampaikan bahwa persoalan penyakit sosial miras dan narkoba ini sudah kronis dan semua sudah terinfeksi. “Pokja Agama memiliki program melakukan rapat koordinasi dan sebenarnya Pemkot juga diundang namun tidak hadir. Persoalan ini harus terus dibicarakan sebab jika tidak orang akan menganggap tidak ada masalah,” beber Yoel. Pokja Agama lanjutnya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tindaklanjut dari rapat ini adalah merumuskan dan menyimpulkan apa saja yang dibutuhkan. “Salah satunya kami meminta balai rehabilitasi juga,” pungkasnya. (ade/wen)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *