Partai Demokrat Tolak Pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat

Anggota DPR RI, DPR Papua, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat Papua melakukan foto bersama usai kegiatan Rakor di Hotel Horison Kota Jayapura, Kamis (25/2). (FOTO: Tarius for Cepos)

Juga Tolak Revisi dan Perpanjangan Otsus

JAYAPURA-DPD Partai Demokrat Provinsi Papua menyatakan menolak pemekaran provinsi, kabupaten dan kota baik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Penolakan pemekaran ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan rapat koordinasi yang mempertemukan anggota DPR RI, DPR Papua dan DPRD kabupaten/kota dari DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, 23-25 Februari 2021.
Selain menolak pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, hasil Rakor juga menyepakati untuk menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk merevisi dan memperpanjangkan Otonomi Khusus (Otsus) jilid dua yang saat ini dibahas oleh pemerintah pusat.
Ketua Panitia Rakor DPR RI, DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota DPD Partai Demokrat Papua, Tarius Mul, S.Sos mengakui bahwa dalam rakor ini pihaknya menanggapi beberapa hal, yaitu menolak pemekaran wilayah, baik provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Papua.
Dikatakan, hal lain yang dibahas di antaranya, revisi UU Otsus, pemekaran wilayah dan pasukan keamanan non organik yang ditempatkan di wilayah Papua. “Stop pemekaran kabupaten/kota dan provinsi di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujarnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Jumat (26/2).
Hal lain yang disepakati dalam rakor menurut Tarius yaitu menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk merevisi dan memperpanjangkan Otsus jilid dua yang saat ini dibahas oleh pemerintah pusat. “Menolak dengan tegas otsus jilid dua untuk tidak diperpanjangkan,” tegas anggota DPR Provinsi Papua dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Tarius menyampaikan, pihaknya juga meminta agar pasukan keamanan non organik, baik TNI-Polri yang berada di beberapa wilayah di Papua agar segera ditarik kembali.
“Bersama menolak TNI-Polri, terutama non organik yang berada di beberapa wilayah di Papua. Dimana segera ditarik dari tanah Papua,” tutupnya. (bet/nat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *