Uskup se-Papua Keluarkan Seruan

KETERANGAN PERS: Dari kiri ke kanan, Adminstrator Keuskupan Timika, RD Marthen Kuayo, Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, Uskup Agats, Mgr. Aloysius Murwito, OFM dan Vikjen Keuskupan Agung Merauke, RP Hengky Kariwop, MSC, saat memberikan keterangan pers di Rumah Retret Maranatha, Waena, Kamis (25/2). ( FOTO: Yewen/Cepos)

JAYAPURA- Uskup se-Papua yang terdiri dari Uskup Keuskupan Jayapura, Uskup Keuskupan Agung Merauke, Uskup Keuskupan Timika, Uskup Keuskupan Agast dan Uskup Kesukupan Manokwari-Sorong mengeluarkan seruan terkat sejumlah persoalan yang terjadi di Papua.

Misalnya, revisi undang-undang otonomi khusus (Otsus), hak asasi manusia (HAM), dialog Jakarta-Papua hingga penggunaan media sosial.

Mewakili lima Keuskupan, Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM mengatakan, perdebatan seputar revisi UU Otsus akhir-akhir ini cukup hangat di kalangan para elit politik maupun masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar debat mengenai Otsus ini sebaiknya tidak berkepanjangan tanpa batas dan, tidak perlu menghabiskan energi untuk berdebat. Tetapi Uskup Leo mengajak semua

pihak mulai bekerja dengan semangat membangun Papua baru yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

“Kalaupun UU Otsus memuat satu-dua perubahan, namun dasar dan tujuannya tetap sama, yaitu perwujudan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua. Pemerintah daerah dan rakyat Papua adalah subjek utama yang diberi kewenangan yang lebih luas dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta semua perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat,” jelasnya  saat memberikan konferensi pers di Rumah Retret Maranatha, Waena, Kamis (25/2).

Uskup Leo mengatakan, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan UU Otsus di sejumlah daerah otonom (kabupaten/kota) dan dalam sektor-sektor tertentu. Namun, ada banyak hal yang menghambat pembangunan di Papua, khususnya di sejumlah kabupaten.

Pihaknya melihat ada beberapa pokok yang sudah ada dalam UU Otsus, tetapi pelaksanaannya belum dan perlu ditata kembali. Misalnya, kewenangan dan tanggung jawab bupati.

Dalam UU Otsus menurut Uskup Leo mengenai gubernur, ada peraturan terkait kewenangan dan tanggung jawabnya. Tetapi, mengenai bupati hanya disebut sepintas dalam bayangan pemerintah provinsi. Padahal, menurut UU Otonomi Daerah, kabupaten adalah satu unit daerah otonom.

“Bupati sebagai kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk membangun daerahnya dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Bupati melaksanakan tugasnya dalam garis komando dan tanggung jawab ke atas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam koordinasi kerja dengan jajaran dibawahnya seperti distrik dan kampung dan disampinganya, yaitu Forkopimda,” ujarnya.

“Wibawa bupati itu harus ditegakkan. Untuk menunaikan kewajibannya, bupati perlu dipersiapkan dan dibantu atau didampingi dalam hal manajemen pemerintahan serta dalam hal pendekatan dengan lembaga adat dan budaya setempatm,” sambungnya.

Hal lainnya menurut Uskup Leo yaitu tempat dan fungsi aparat keamanan. Di beberapa kabuapaten, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bupati tidak berjalan seperti semestinya. Penyebabnya ialah karena tidak ada keamanan dan masyarakat tidak merasa aman. Gangguan dari kelompok TPNPB-OPM atau yang biasa disebut Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) dihadapi Polri-TNI untuk menegakkan hukum dan membangun keamanan. Akibatnya adalah timbul korban nyawa dari kedua belah pihak dan lebih-lebih dari pihak masyarakat sipil. Akibat lanjut adalah masyarakat panik dan mengungsi seperti yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Nduga, sehingga masalah menjadi makin rumit.

“Untuk menyelesaikan masalah itu, ada suara-suara yang menuntut agar aparat keamanan, khususnya TNI, ditarik keluar dari daerah-daerah itu. Meskipun tuntutan itu, kami anggap terlalu umum dan tidak realistis. Namun, kami menyerukan agar tindak kekerasan oleh kedua belah pihak, baik TPNPB-OPM versus TNI-Polri dihindari dan dihentikan agar masyarakat sipil jangan lagi menjadi korban,” katanya.

Uskup se-Papua mendesak agar penempatan dan fungsi aparat keamanan ditata kembali secara profesional dan proporsional. Polri menurutnya merupakan mitra bupati dalam pembangun kesejahteraan, khususnya dalam menjamin keamanan dan ketertian masyarakat.

Untuk itu, Polri ditempatkan di markas Polres dan Polsek serta menjalankan tugas teritorial di kampung-kampung (Bhabinkamtibmas). Mereka berintegrasi dengan masyarakat dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas teritorial.

Demikian juga dengan TNI. Sebagai mitra Polri, mereka ditempatkan di markas Kodim dan Koramil, juga untuk tugas-tugas teritorial sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Sementara Satuan khusus (Satgas) baik dari Polri dan TNI atau gabungan antara keduanya, bisa didatangkan hanya dalam keadaan khusus seperti, kalau ada kerusuhan dan gangguan berlebihan dari KKSB atau apapun juga namanya.

“Tugas mereka adalah melindungi Bupati dan masyarakatnya agar mereka dapat hidup dan menjalankan tugasnya dengan aman dan damai. Maka kehadiran Satgas atau pasukan khusus di masyarakat pun jangan sampai menimbulkan kepanikan dan kecurigaan dan akhirnya menyebabkan pengungsian,” tegas Uskup Leo.

“Untuk mewujudkan pendekaan dengan hati dan kasih, satuan-satuan khusus itu sebelum mereka bertugas perlu dibekali dengan pengetahuan tentang masyarakat setempat, budaya dan adat istiadatnya. Pemantauan dan pengendalian ata satuan-satuan tugas itu, tepatnya dilaksanakan oleh pimpinan yang ada di Papua seperti Kapolda dan Pangdam dan tidak dikendalikan oleh atasan yang berada di luar Papua,” bebernya.

Ketiga menurutnya,  pemerintah atau bupati harus melindungi hak-hak masyarakat adat. Usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam perlu ditinjau kembali, khususnya sejauh menyangkut kewajiban pemerintah daerah.

Dikatakan, UU Otsus Pasal 38 dan 43 menetapkan bahwa pemerintah wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan melibatkan masyarakat adat setempat agar dicapai juga jaminan kepastian hokum. Baik untuk masyarakat adat maupun untuk pengusaha serta jaminan untuk pelestarian lingkungan dan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pasal-pasal itu belum dilaksanakan, dimana pembakalan liar dan pencurian ikan masih terus terjadi. Selain itu, perusahaan kelapa sawit tidak mengindahkan hak-hak masyarakat adat dengan akibat timbul keributan antara pengusaha dan masyarakat adat dan antara suku-suku dalam masyarakat adat itu sendiri. Sementara pemerintah daerah hanya menonton. Karena sering terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat adat yang pasti menjadi korban dan pertikaian, bahkan perang suku gara-gara tanah.

“Kami mendesak bupati agar melaksanakan pasal-pasal di atas dengan membuat pemetaan tanah dan penentukan batas-batas kepemilikan dan hak ulayat suku-suku. Memprakarsai perundingan, memastikan bahwa ada perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat setempat, ada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” pintanya.

Tak hanya itu, Uskup Leo menyampaikan hal keempat, yaitu bupati mempunyai tanggung jawab untuk memajukan pendidikan dasar. Pemerintah provinsi  bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Namun tahun-tahun terakhir ini ada ketetapan yang menyerahkan urusan pendidikan dasar (SD dan SMP) ke kabupaten/kota sedangkan SMA/SMK ke provinsi.

Para Uskup se-Papua menegaskan, persekolahan di banyak tempat di pedalaman dan pegunungan, amat menyedihkan. Apalagi, dengan adanya virus Corona atau Covid-19 saat ini, membuat belajar tatap muka diganti dengan belajar dari rumah. Hal ini tentu dapat memberikan dampak terhadap tidak berjalannya pelaksanaan sekolah dasar di masing-masing daerah.

“Untuk memperbaikinya, kita tidak perlu ikut bermimpi dengan belajar online, tetapi kembali ke disiplin belajar-mengajar yang tradisional. Pemerintah daerah memanfaatkan dana pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa, gedung sekolah, rumah guru yang layak huni. Guru yang setia di tempat tugas dan menerima jatah gajinya di tempat tugas,” tuturnya.

Hal kelima, yaitu kesehatan. Menurut Uskup Leo dibidang ini dengan adanya pandemi virus Corona semua pihak dipacu untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan dengan vaksinisasi, virus Corona sudah bisa dapat diatasi.

Pemerintah daerah digerakkan untuk memperhatikan kesehatan rakyatnya. Terkesan sudah bisa maju dan lebih peduli dengan kesehatan, tetapi jangan lupa bahwa masih banyak hal yang disebut, yaitu mencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit endemik dan penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup manusia dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.

“Di banyak tempat ada Puskesmas, tetapi sering kosong. Petugas kesehatan tinggal di tempat lain yang lebih nyaman. Angka kematian ibu dan anak masih tinggi karena nutrisi yang tidak bergizi. Janganlah lupa bahwa masih banyak hal lain yang wajib dikerjakan Bupati untuk kesehatan warganya,” tuturnya.

Hal keenam yang masih menjadi permasalah menurut Uskup Leo adalah masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Dalam Bab XVIII UU Otsus ini mempertajam maksud Otsus, yaitu perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Maka, pemerintah perlu menetapkan satu kebijakan untuk mengatur penempatan penduduk dan mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli papua dalam semua sektor pembangunan yang termuat dalam Pasal 61 UU Otsus. Dibidang pemerintahan dan kepegawaian serta banyak perusahaan swasta, partisipasi orang asli Papua sudah tinggi. Namun, dibidang lain seperti usaha-usaha kecil dan informal, wajah-wajah non-Papua masih amat dominan dengan konsekuensi bahwa orang asli Papua (OAP) merasa dipinggirkan.

“Ada sejumlah hal yang secara bertahap bisa diatur oleh seorang Bupati dalam wilayah pemerintahannya untuk mengurangi kesejangan itu. Usaha-usaha seperti transportasi desa, ojek, kios dan usaha kecil lainnya bisa secara bertahap ditentukan sebagai usaha khusus untuk OAP. Demikian juga ketrampilan lain seperti bengkel, cukur rambut yang teryata masih dimonopoli oleh orang non Papua. Tambang rakyat yang marak di beberapa tempat menjadi sumber konflik. Pengaturan dan perlindungan pemerintah diperlukan agar OAP tidak terlalu kalah bersaing di tempat-tempat itu, lalu mundur lagi,” katanya.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi poin ketujuh yang disoroti oleh para Uskup se-Papua. Dimana UU Otsus menegaskan bahwa pemerintah dan penduduk Papua wajib menegakkan memajukan dan melindungi HAM yang tertera dalam Pasal 45 UU Otsus.

Hal ini sudah diserukan berulangkali oleh banyak pihak. Tiga perangkat mesti dibentuk untuk pelaksanannya, yaitu perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsialisi (KKR). Hanya yang pertama yang sudah dibentuk, yang lainnya belum.

“Kami harap pemerintah sudah mulai mengambil langkah yang jelas untuk penyelesaian perkara-perkara pelanggaran HAM. Hal ini merupakan kewajiban asasi. Bukan saja karena hak asasi itu menuntut penghormatan dan perlindungan dari pemerintah dan dari kita semua, tetapi juga karena kalau terus ditelantarkan maka banyak pejuang yang memanfaatkannya untuk tujuan politi anti-Indonesia. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen demi keadilan dan kebenaran. Misalnya, kasus Paniai berdarah tahun 2014 yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang haru bis diselesaikan,” ujar Uskup Leo.

Tak hanya itu, dialog Jakarta-Papua merupakan hal kedelapan yang harus menjadi perhatian. Dimana masalah Papua hanya bisa diselesaikan melalui dialog, bukan dengan senjata dan dengan tidak kekerasan, Itu yang diinginkan dan sering diserukan oleh banyak pihak yang mau mewujudkan Papua Tanah Damai. Dialog belum dilaksanakan karena suasana curiga yang menghambat para pihak untuk bertemu dan bicara. Kalau berdialog dengan prinsip “Papua merdeka harga mati” dan  satu pihak “NKRI harga mati” di lain pihak, maka tentu akan sulit mencapai satu titik temu bahkan untuk memulai pun sulit.

“Masalah Papua ini kompleks, sehingga dialog tidak cukup sekali bertemu dan masing-masing menegaskan pilihannya, tetapi butuh poses yang lama, mulai dengan membangun relasi pribadi dan lobby dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh, untuk menyamakan persepsi tentang Otsus Papua dan mimpi bersama mengenai Papua yang mandiri, sejahtea dan berkeadilan,” tambahnya.

Hal kesembilan dan kesepuluh yang diingatkan oleh Uskup se-Papua, yaitu mengenai pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hendaknya tetap menempatkan pemerintah daerah atau bupati dan seluruh rakyat sebagai subjek pelaksanaan Impres tersebut.

Selain itu, kepada pelaku dan pengguna media massa dan media sosial, pihaknya mengingatkan bahwa budaya internet kian kuat di kalangan masyarakat Papua berkat kehadiran situs-situs mesin pencari, seperti geogle, yahoo dan bing.

“Di dalam era digital ini kami mengimbau agar semua pihak sungguh-sungguh peka terhadap penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, memiliki tanggung jawab moral dalam memanfaatkan media, mengutamakan kebenaran, keadilan dan cinta kasih untuk Papua Tanah Damai,” pungkasnya. (bet/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *