TPID Sepakat Menuju Pace Juara Dengan 4K

Suasana rapat TPID di Swiss-Belhotel Jayapura, Kamis (25/2) kemarin ( FOTO: Yohana/Cepos)

JAYAPURA – Guna stabilisasi dan mengurangi disparitas harga di di Papua, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar rapat Gerakan Cepat Menuju Papua Satu Harga ” Pace Juara” yang dilakukan di Swiss-Belhotel Jayapura

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga menjelaskan, berdasarkan kesepakatan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Papua menuju Pace Juara, fokus utama di tahun 2021 adalah stabilisasi dan mengurangi disparitas harga melalui empat pilar utama yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif atau yang disebut 4K.

”Beberapa komitmen yang perlu ditindaklanjuti adalah keterjangkauan harga dengan cara mengoptimalkan infrastruktur untuk mendukung tol laut trayek T-19 yaitu mempercepat pembangunan jalan, jembatan dari Depapre menuju Kota Jayapura, serta meningkatkan kapasitas gudang dalam rangka menurunkan biaya angkutan barang,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (25/2).

Lanjutnya, juga menyusun rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Serta memanfaatkan aset yang belum optimal untuk mendukung program stabilisasi dan penurunan disparitas harga.

“Untuk ketersediaan pasokan, meningkatkan produksi pangan strategis khususnya telur, cabai, ikan dan sagu,  antara lain dengan perluasan sentral produksi, perbaikan tata niaga, siklus tanam, infrastruktur dan SDM,” jelasnya.

Untuk menuju Pace Juara juga sangat diperlukan penyusunan peta komoditas unggulan dan potensi pangan yang berada di kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk kelancaran distribusi, sangat dibutuhkan peran BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal memberikan rantai tata niaga, meningkatkan kerjasama antara daerah dan menjadi mitra strategis pelaku usaha.

Selain itu, terkait komunikasi efektif yaitu merencanakan dan melaksanakan operasi pasar, secara reguler maupun insidentil di kota/kabupaten, serta melakukan diseminasi informasi ketersediaan pasokan kepada masyarakat, melalui media masa dan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan. (ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *