Seharusnya Berpihak ke Rakyat, Bukan TAPD

Fraksi Gabungan Mamberamo Tengah Bersatu  dan  Fraksi Nasdem DPRD Mamteng  saat menyampaikan  keterangan pers di Abepura, Kamis, (25/2) ( FOTO: Noel/Cepos)

JAYAPURA-Fraksi Gabungan Mamberamo Tengah bersatu dan Fraksi Nasdem mengungkapkan sikap Fraksi Demokrat dalam menangapi kritikan meraka soal keterlambatan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)  juga tidak dilibatkan tim Bangar DPRD dalam pembahasan APBD Induk, dinilai keliru dan tidak sesuai Tugas dan tupoksi DPRD sesuai undang – undang.

   “Kami bukan tidak pahami kami sampaikan (Kritikan) ini berdasarkan keluhannya  masyarakat dan sudah disampaikan ke ketua satu dua dan tiga, jawaban tidak ada dari TAPD, maka kami sampaikan di media dan waktu sudah 3 bulan ini sangat terhambat proses pembangunan dan kami sebagai perwakilan masyarakat sesuai fungsi kami harus bicara,” ungkap Samami Karoba dari fraksi Gabungan saat jumpa pers di Abepura, Kamis (25/2).

   Ia bahkan mengatakan sikap fraksi demokrat yang menentang balik kritikan mereka soal lambatnya  KUAPPAS ia menilai tidak bijak dan diluar dari peran DPRD.  “Faksi demokrat jangan ambil posisi TAPD (Eksekiutif) bukan sesama DPR yang jawab kritikan kami soal keterlambatan KUAPPAS dan semua yang kami dorong ini kepentingan masyarakat, kami bicara karena kami ada dari rakyat dan  untuk masyarakat mamberamo, seharusnya Fraksi demokrat bersama kami, karena ini kritikan yang sehat dalam pembangunan,” katanya.

   Piter Togotli Dari Partai Nasdem ia juga menyangkan sikap partai Demokrat  bahwa pihaknya tidak pernah menyingung soal Bupati dan Wakil tapi mengkritik proses tahan KUAPPAS yang lambat dan  bangar tidak dilibatkan dalam pembahasan.

  “Partai Nasdem ada dalam  pemerintahan dan bahasa kami adalah mendesak Tim TAPD dalam hal penyusunan sidang tahun angkatan 2021 ini harus dipercepat, dan  fraksi demokrat kami nilai keliru karena ini hak masyarakat dan tidak persoalan Bupati dan Wakil Bupati, bahkan Tim TAPD tidak pernah juga libatkan DPR dalam tim Bangar untuk  susun materi sidang APBD induk, dan ada usulan dari pimpinan Ketua 1 dan dua tapi tidak ada tanggapan TAPD, mala kami minta TAPD segera percepat Pembahasan KUAPPAS, ini hak masyarakat, ” Katanya.

  Sekretaris Fraksi Gabungan Mamberamo Tengah Bersatu, Yutius Yikwa SHSH mengatakan dari fraksi Demokrat yang sempat mengatakan di media ini, soal alasan keterlibatan karena aplikasi ini dinilai  tidak wajar dan sesuatu yang keliru.

  “Fraksi demokrat seharusnya mendukung terkait desakan kami kepada tim TAPD, jadi alasan soal keterlambatan akibat teknologi terbatas ini hal yang harus dijawab TAPD bukan DPR ini sesuatu yang tidak masuk akal Fraksi demokrat berpihak dimana? karena demi masyarakat kita sesama DPR harus mendesak TAPD bukan kita DPR yang saling serang,” ucapnya.

  Seperti diberitakan sebelumnya Fraksi Demokrat   terkait keterlambatan KUAPPAS mengatakan bahwa DPR Mamteng Harus memahami Kondisi Eksekutif ,karena alasan aplikasi dan kondisi daerah sehingga terjadi keterlambatan. Hal ini yang menuai respon dari kedua fraksi tersebut. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *