Perlu Bersinergi Atasi Konflik di Intan Jaya

Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar, OFM, saat memberikan keterangan di Rumah Ret-Ret Maranatha Waena, Kota Jayapura, Kamis (25/2). ( FOTO: Yewen/Cepos)

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua dan pihak keamanan, baik TNI-Polri  yang ada di Papua harus dapat bersinergi dalam membantu Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten Intan Jaya, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak TNI-Polri bersama TPNPB-OPM atau yang biasa disebut KKSB yang masih terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

   Hal ini disampaikan oleh para Uskup Se-Papua melalui Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM di sela-sela jumpa pers yang didampingi oleh para perwakilan Uskup dari keuskupan masing-masing di tanah Papua yang berlangsung di Susteran Maranatha Waena, Kota Jayapura, Kamis (25/2).

  Menurut Uskup Leo, Bupati di Intan Jaya agar tetap berada di tempat dan tidak boleh keluar daerah, sehingga bisa ikut bersama-sama dalam menyelesaikan konflik yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini, agar kedepan tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban lantaran konflik bersenjata yang terjadi di Intan Jaya.

  “Jadi, rekomendasi kami tentu kepada Bupati di Intan Jaya, agar mohon berada di tempat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk masyarakat yang ada di sana,” ucapnya.

  Tak hanya itu, mewakili para Uskup di Papua, Uskup Leo meminta kepada pemerintah di atas, khusus Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat membantu Bupati Intan Jaya dalam pendampingan dan pemantauan, sehingga bisa dapat menyelesaikan konflik yang terjadi sana.

   Untuk pihak keamanan sendiri, kata Uskup Leo pihak keamanan mempunyai kewajiban dalam melakukan perlindungan terhadap Bupati, karena kalau tidak salah Bupati diancam juga dengan senjata dan untuk itu, Bupati perlu dilindungi supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

  “Kita harapkan Bupati di daerahnya supaya konflik ini bisa diatasi dulu, maka Bupati mengumpulkan semua komponen, baik adat, pimpinan agama dan sebagainya untuk bicara bersama. Mungkin OPM belum bisa diajak bicara, tetapi pihak yang lain harus ada langkah-langkah penyelesaikan,” harapnya.

  Satu hal lagi, kata Uskup Leo yang harus dilakukan oleh aparat keamanan adalah bagaimana menjaga jalur-jalur penjualan senjata yang masuk dari luar supaya jangan sampai TPNPB-OPM bisa mendapatkan senjata lagi seperti yang baru-baru ini diungkap di Kabupaten Nabire.

  “Ini merupakan tugas TNI-Polri  untuk dapat membersihkan ini. Karena kalau tidak OPM tidak bisa diajak duduk bersama karena merasa kuat dan tetap angkat senjata. Tapi kalau mau duduk bersama, maka Bupati bisa ajak duduk bersama dalam dialog titik kabupaten malah lebih baik,” ujarnya. (bet/tri).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *