Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Ditunda

Jery Yudianto ( foto: gratianus silas/cepos)

JAYAPURA-Rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Keerom dan Merauke yang rencananya digelar di Gedung Negara, Jumat (25/2) ditunda.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jery A. Yudianto yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (26/2) dini hari pukul 00.14 WIT., membenarkan ditundanya acara pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Keerom dan Merauke.

Pelantikan yang sedianya dilakukan hari ini di Gedung Negara menurut Jery, terpaksa ditunda. Namun saat ditanya soal alasan penundaan pelantikan, Jery belum bisa memberikan keterangan.

“Pelantikannya ditunda dan mengenai alasan penundaan, nanti akan disampaikan Pak Sekda,” ungkap Jery.

Sementara itu, terkait dengan rencana pelantikan tersebut pihak Gedung Negara, kemarin (25/2) siang sudah mempersiapkan ruangan atau aula yang akan digunakan.

Kasubag Rumah Tangga Pimpinan, Markus Enembe mengaku baru menerima laporan pelaksanaan kegiatan terkait pelantikan bupati dan wakil bupati di Gedung Negara.

“Dari laporan yang kami terima ada dua pelantikan yang akan berlanngsung yaitu bupati dan wakil bupati Keerom serta bupati dan wakil bupati Merauke. Namun untuk kejelasan pastinya kami belum tahu,” ungkap Markus Enembe kepada Cenderawasih Pos, Kamis (25/2).

Markus Enembe mengatakan, untuk kesiapan teknis menyangkut ruangan maupun peralatan sudah lengkap tersedia. Bahkan pihaknya akan menggunakan ruangan aula maupun halaman untuk menyikapi banyaknya tamu undangan.

“Pastinya pembatasan para tamu undangan tetap dilakukan, mengingat kami juga harus menjalankan protokol kesehatan, nantinya untuk masyarakat setempat bisa disaksikan melalui virtual,” bebernya.

Sementara itu, sebanyak 178 daerah akan memiliki kepala daerah baru hari ini (26/2). Sebab, 178 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 telah menyelesaikan proses administrasi dan siap dilantik secara serentak pagi hingga sore ini.

Plt. Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Maddaremeng mengatakan, 178 kepala daerah yang dilantik hari ini adalah daerah yang akhir masa jabatannya habis di bulan Februari 2021. Dimana 178 pasangan itu semuanya di level kabupaten/kota.

“121 yang tidak ada sengketa dan 57 yang ditolak MK,” ujarnya kemarin (25/2). Untuk provinsi, pelantikan dilakukan lebih awal oleh Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana arahan Dirjen Otda, pelantikan bupati/walikota dipusatkan di Ibukota Provinsi dengan protokol kesehatan dan peserta yang terbatas. Pemda dapat memanfaatkan siaran virtual untuk memberi kesempatan para pihak yang tak dapat menyaksikan langsung.

Dengan dilantiknya 178 pasangan kepala daerah hari ini, masih ada 83 kabupaten/kota peserta Pilkada 2020 yang belum berganti kepemimpinan. Sementara di level provinsi, masih ada empat daerah yang belum melaksanakan suksesi kepemimpinan.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irawan menambahkan, pelantikan memang tidak dapat dilakukan serentak di 270 daerah peserta Pilkada. Sebab, ada sebagian yang masih berperkara di MK dan sisanya belum habis masa jabatan.

“Rentang waktu masa akhir jabatan kepala daerah ini tidak sama semua, akhirnya serentak itu kita lakukan bertahap,” imbuhnya. Dia berharap, dalam prosesi pelantikan hari ini pemda menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi orang yang masuk ruangan.

Disinggung soal nasib Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore yang tersandung kasus dwi kewarganegaraan, Benny memastikan tidak dilantik hari ini. Pasalnya, hingga kemarin, kemendagri masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Sudah bisa dikatakan untuk Sabu Raijua kita belum lakukan pelantikan besok,” terangnya.

Dia tidak mengetahui kenapa proses penelusuran di Kemenkumham berlangsung lama. Dalam dua kali kesempatan rapat bersama, pihaknya telah meminta Kemenkumham segera menyampaikan hasilnya. “Tapi sampai hari ini belum ada,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo melantik tiga pasangan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, Jakarta, kemarin (25/2). Yakni Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Jokowi mengambil sumpah tiga pemimpin daerah itu bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Penyelenggaraan pelantikan dibatasi untuk menciptakan social distancing dalam ruangan. Selain itu, mereka yang ikut menggunakan masker dan faceshiled.

Selesai pelantikan, tiga gubernur dan wakilnya memberikan keterangan pers. Dimulai dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ansarullah didampingi Wagub Sumbar Audy Joinaldi. Dalam keterangannya, Mahyeldi menuturkan dalam kurun waktu 100 hari akan siapkan segera RPJM sumbar 2021 2024 dan memprioritaskan penanganan covid-19. Yang dilakukan lainnya adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan kemudahan mendapatkan modal usaha. “UMKM jumlahnya 590 ribu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad juga menyampaikan rencananya pasca dilantik. Dia akan fokus pasa penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi. “Kepri pernah mengukir pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen pada beberapa tahun lalu,” ungkapnya.

Batam menjadi lokomotif penggerak ekonomi di Kepri. Namun pada saat pandemi, membuat kegiatan perekonomian tiarap. Untuk itu dia berjanji akan segera melakukan langkah pemulihan. “Pertama dengan subsistem pelayanan birokrasi yang baik,” ungkapnya.

Selain itu juga mengangkat UMKM. Pelaku insustri kecil menengah diberi peluang untuk eksistensi. Salah satunya dengan bermitra dengan industri menengah dan besar.

“Kepri yang wilayah perbataasan,” tuturnya. Untuk itu Ansar juga konsen pada keutuhan wilayah. Dia akan menjalin kerjasama dengan TNI dan Polri dalam hal ini.

Terakhir, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga turut memaparkan rencana kedepannya. Konektifitas menjadi yang pertama disebut. Dia melihat adanya tol lingkar timur Sumatera dan pelabuhan di Pulau Bai adalah peluang. “Bengkulu bisa menkadi pintu gerbang ekonomi logistik untuk kawasan tengah pulau Sumatera,” katanya.

Selain itu, pada periode pemerintahannya akan mendorong pengelolaan komoditas unggulan. Caranya debgan memadukan desa digital dengan desa wisata. Salah satu yang menjadi unggulan adalah kopi. “Warung kopi digital akan memjadi penggerak di tingkat desa. Ini selaras dengan digitalisasi dan pandemi ini,” ujarnya.

Untuk memudahkan, maka insfrastruktur harus dibangun. Tak hanya itu sumber daya manusia dan sarana pun harus ada. (ana/far/lyn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *