Masalah Ekonomi dan Infrastruktur Banyak Dikeluhkan

Suasana penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan di Dapil 2 yang mana dilaksanakan bersamaan dengan anggota dari Dapil 1 di Kelurahan Dobonsolo, Rabu, (24/2). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Sejumlah anggota DPRD Jayapura yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, melaksanakan penjaringan aspirasi dari konstituen di Kelurahan Dobonsolo Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (24/2).

Salah satu anggota DPRD dari Dapil 2, Clief Ohee, mengatakan, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada kesempatan itu. Namun yang paling menonjol adalah masalah ekonomi dan infrastruktur.

“Memang kalau mau dibilang efektif dan tidak efektif sebenarnya lebih efektif kalau seperti ini dilaksanakan di masing-masing Dapil,” kata Clief Ohee kepada media ini ketika ditemui di Kantor DPRD Jayapura, Kamis (25/2) kemarin.

Terkait dengan sejumlah usulan yang disampaikan oleh konstituennya itu, memang sifatnya masih usulan. Langkah yang diambil adalah menampung semua aspirasi dari masyarakat kemudian berdiskusi dengan masyarakat yang berasal dari Sentani Timur, Waibu dan Ebungfau.

” Kami lihat ini sifatnya usulan. Oleh karena itu, kami juga harus pastikan poin-poin mana yang menjadi kebutuhan, dan mana saja masukan-masukan yang sifatnya tidak urgen,” katanya.

Menurutnya, cara untuk memastikannya adalah melakukan kunjungan ke masing-masing lokasi untuk melihat dan memastikan apa saja yang mereka usulkan itu, apakah  sesuai fakta di lapangan atau tidak.

Dari berbagai hal yang disampaikan dalam kesempatan itu ada beberapa poin yang memang sangat urgen dan itu perlu ditindaklanjuti. Seperti kondisi jalan lingkungan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakan,  termasuk sektor ekonomi.

Di bidang ekonomi misalnya terkait program peternakan hewan dan keramba ikan, termasuk usaha usaha mikro lainnya.

Disatu sisi, pihaknya mengharapkan, dana kampung yang sementara ini sedang digelontorkan pemerintah pusat itu bisa mengcover aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Tidak semua harus ditangani oleh APBD. Karena itu, pihaknya akan merumuskan, mana yang  bisa ditangani dana kampung dan mana yang bisa gunakan APBD.

“Prinsipnya kita lihat dari tingkat kebutuhannya, mendesak atau tidak,” ujarnya.

Apabila kebutuhan itu mendesak maka harus segera ditindaklanjuti. Karena jika tidak maka bisa berimplikasi atau berdampak pada masalah yang lain.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *