Ini Nilai Aset Pemda Jayawijaya yang Diselamatkan Aset Kejari Jayawijaya

Eksekusi tanah dan rumah dinas bupati yang dikuasai pihak ketiga di Jalan Thamrin Jayawijaya yang dilakukan Kejari Jayawijaya, Bidang Aset Pemda , Satpol PP dan Polres Jayawijaya, Kamis (25/2). (FOTO:Denny/Cepos)

WAMENA – Selama beberapa tahun aset tanah dan bangunan rumah dinas Bupati Jayawijaya di Jalan Thamrin Wamena senilai Rp 2.189.000.000 yang dikuasai oleh pihak ketiga, berhasil diselamatkan dan dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya kepada Pemkab Jayawijaya.
Kejari Jayawijaya bersama Bidang Aset Pemda, Satpol PP dan Polres Jayawijaya telah mengosongkan tanah dan bangunan dari pihak ketiga yang menguasainya selama ini, Kamis (25/2).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayawijaya DR. Andre Abraham,SH, LLM mengatakan sebagai jaksa pengacara negara, Kejari Jayawijaya menindaklanjuti surat kuasa khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengembalikan aset tak bergerak. Seperti tanah dan bangunan rumah dinas Bupati Jayawijaya yang selama ini dikuasai oleh pihak ketiga. Dimana aset tersebut telah dieksekusi oleh Satpol PP Pemda Jayawijaya yang dibackup aparat Polres Jayawijaya.
” Aset tanah dan bangunan rumah dinas Bupati Jayawijaya ini milik pemerintah senilai Rp 2.189.000.000. Ini menindaklanjuti surat kuasa khusus yang diberikan Pemda Jayawijaya kepada Kejari Jayawijaya sebagai Jaksa Pengacara Negara. Kini telah kami kembalikan kepada pemerintah,” ungkapnya kepada Ceposonline Jumat (26/2).
Dengan surat kuasa khusus ini, pihaknya sudah meminta pihak ketiga yang tidak berhak, untuk mengosongkan lokasi seluas 18.462 meter persegi tersebut kemarin. Nilainya Rp 2.189000.000 telah dibayarkan tahun 2019 lalu. “Mungkin sekarang sudah naik dan akan diperhitungkan kembali oleh Kabid Aset Pemda Jayawijaya,” ujarnya.
“Penguasaan lahan tanah dan bangunan eks rumah dinas Bupati Jayawijaya ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu, dan kemarin baru bisa dikosongkan yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Selanjutnya akan dikembalikan kepada pemerintah daerah,” sambungnya.
Menurutnya apabila dari pihak yang menguasai aset pemerintah itu melayangkan gugatan maka tentunya harus melalui jalur hukum di pengadilan. Nantinya kalau Pemda Jayawijaya masih membutuhkan jaksa pengacara negara maka pemerintah dalam hal ini bupati akan memberikan surat kuasa khusus lagi kepada Kejari Jayawijaya untuk mewakili pemda di pengadilan apabila kalau ada gugatan.
“Kami sebagai jaksa Pengacara negara intinya siap mewakili Pemda Jayawijaya apabila ada gugatan, namun untuk diwakilkan kami membutuhkan surat kuasa khusus lagi dari Bupati Jayawijaya,”jelasnya.
Sementara itu dalam melakukan eksekusi pengosongan lahan tanah dan bangunan rumah dinas Bupati Jayawijaya yang dikuasai oleh pihak ketiga kemarin, sempat terjadi perdebatan panjang sejak pagi hingga sore hari. Namun Kasidatun Kejari Jayawijaya Febby Wilma Sorbu yang memimpin eksekusi itu,tetap pada pendiriannya, harus segera dikosongkan. Karena pemberitahuan telah dikirimkan tiga kali, sehingga lahan dan bangunan yang kosong selama bertahun-tahun itu akhirnya dikosongkan oleh pihak ketiga yang menguasai aset tersebut.
Aparat Satpol PP Pemda Jayawijaya yang dibackup personelPolres Jayawijaya langsung mengeksekusi lahan tersebut dan pihak ketiga yang menguasai lahan itu harus keluar. Setelah itu pagar di lokasi tanah dan bangunan tersebut langsung ditutup dengan rantai besi serta aliran listriknya diputuskan sehingga tak bisa lagi ditempati.(jo/natq

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *