DPRP dan MRP Tidak Pernah Membahas Soal Pemekaran

Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy

JAYAPURA –  Dari hasil diskusi dan tatap muka yang dilakukan Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy dengan  pemuda asal Saireri terungkap bahwa isu kekinian yang banyak dibahas adalah menyangkut evaluasi Otsus dan pemekaran. Hanya khusus untuk pemekaran ini dikatakan menjadi satu topik yang menarik karena seperti magnet yang memberi janji manis. Namun dalam pertemuan tersebut kata Rumboirussy pihak DPRP maupun MRP tidak pernah membahas soal pemekaran sehingga dirasa sedikit aneh ketika pemerintah pusat justru menjadikan ini sebagai topik bahasan.

Rumboirussy mengaku banyak menerima aspirasi dan saran masukan termasuk informasi dari pemuda Saireri namun disini ia menegaskan bahwa persoan pemekaran tidak pernah dibahas di DPR. “Mereka (pemuda Saireri) juga mengkritisi dan menanyakan soal pemekaran wilayah yang sedang didorong oleh pemerintah pusat. Saya menjawab  ini diluar ekspetasi pemerintah Provinsi Papua karena baik pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP tidak pernah berpikir soal pemekaran, ini murni insiatif pemerintah pusat,” ujar Rumboirussy usai  menggelar kegiatan di Grand Abe Hotel, Kamis (25/2).

Lebih jauh kata Rumboirussy dalam diskusi ia juga menyampaikan bahwa kalaupun ada tokoh atau kelompok masyarakat yang pergi ke Jakarta dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mendorong pemekaran wilayah,  pihaknya justru tak mengetahui hal tersebut. “Secara kelembagaan kami tidak mengatahui proses itu karena kalau mengikuti aturan main  usul pemekaran harus mendapat persetujuan dari Gubernur, DPRP dan MRP. Tapi faktanya hari ini kan proses dan tahapan itu tidak diikuti. Bahkah untuk mengolkan wacana pemekaran wilayah di Papua kami melihat pemerintah pusat berupaya mendorong perubahan Pasal 76 Undang undang Otsus sehingga pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPRP dan MRP,”   beberya.

Ini juga menjadi catatan DPRP karena hingga kini belum ada satupun proses yang dilakukan untuk membahas isu pemekaran. “Yang jelas itu (pemekaran) belum pernah kami bahas,” imbuhnya. Selain soal pemekaran, pemuda Saireri juga menyinggung terkait dinas perindagkop dan IMKM termasuk dinas tenaga kerja. “Adik – adik meminta ada pelatihan – pelatihan atau pendidikan non formal bagi generasi muda yang telah menyelesaikan studi atau pendidikan formal dan saya pikir ini baik sekali untuk menambah keterampilan dan wawasan,” tambahnya.

Pelatihan kewirausahaan ataupun pelatihan lainnya tentunya bisa menjadi modal bagi generasi muda untuk membuka usaha yang tentunya bisa menjadi sumber pendapatan. “Saya pikir, pemuda – pemuda kita ini punya bakat dan kreatifitas yang kalau didukung tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan saya setuju itu,” tutupnya.

Sementra itu Ketua  MRP Thimotius Murib mengatakan meski sempat ada berbagai penolakan terkait RDP dan pembatasan ruang demokrasi rakyat Papua dalam membicarakan keberlanjutan opsus dan masa depan orang Papua namun rapat dengar pendapat telah menghasilkan beberapa kesimpulan dari 5 wilayah adat yang ada di Provinsi Papua

“Rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Gubernur kami sudah menyerahkan hasil RDP dari 5 wilayah adat, kami akan bagikan ke Presiden Kementrian dan bupati wali kota semua akan kita bagi,” KatanyaKatanya di Jayapura, Kamis, (25/2).

“RDP mungkin dilihat tidak dilaksanakan tetapi itu sudah menjadi hasilnya yang kami tempuh, bahkan dengan tidak digelarnya RDP itu menimbulkan satu kesimpulan-kesimpulan dimana rakyat Papua bersama mrp haknya dibungkam oleh negara ini dan ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh negara ini terhadap rakyat Papua, selama 20 tahun di erah Otsus, maka hasil rdp kita ini kami menganggap telah sukses dan rakyat Papua juga telah sukses menggelar RDP,” Katanya.  (ade/oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *