Di Sel Sempit dan Bertujuh Bareng Anak-Anak, Satu Minggu Terasa Satu Bulan

KELUH KESAH: Dari kiri, Martini, Hultiah, Nurul Hidayah, dan Fatimah di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Senin (22/2)

Cerita Para Ibu yang Tujuh Hari Ditahan Bersama Balita Mereka

’’Saya trauma, takut, masih tidak bisa membayangkan kok bisa masuk penjara,’’ kata Hultiah seperti mewakili kesedihan dan ketakutan tiga ibu lain yang senasib dengannya. 

DEDI SHOPHAN SOPIAN, Lombok Tengah, Jawa Pos

HARI-HARI gelap itu terus membayangi Hultiah. Saat putrinya yang baru berusia 5 tahun, Sri Dewi Anjani, harus ikut bersamanya meringkuk di balik jeruji tahanan Polsek Praya Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketika itu suami Hultiah, Rahmatullah, sebenarnya sudah mengajak sang buah hati pulang. ’’Tapi, dia (Sri Dewi Anjani) tidak mau pisah sama saya,’’ kenang Hultiah kepada Lombok Post Selasa lalu (23/2).

Hari itu, Selasa, Hultiah, Martini, Nurul Hidayah, dan Fatimah sudah berada di tengah-tengah keluarga di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Sehari sebelumnya (22/2), mereka mendapat penangguhan penahanan dari hakim Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah. Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang menjadi penjamin.

Mereka ditahan sejak Selasa pekan sebelumnya (16/2). Kendati penahanan ditangguhkan, proses hukum empat ibu rumah tangga itu jalan terus. Hari ini mereka dijadwalkan menjalani sidang kedua kasus perusakan pabrik tembakau milik UD Mawar Putra di Dusun Peseng, Desa Wajageseng.

Sebagaimana dilaporkan Lombok Post, kediaman empat perempuan tersebut berdekatan. Sementara itu, lokasi pabrik terlihat dari tempat tinggal mereka kendati berbeda dusun.

Karena kasus tersebut, mereka harus menghabiskan tujuh hari di balik jeruji besi. Dua hari di tahanan Polsek Praya Tengah, lima hari lainnya di Rumah Tahanan (Rutan) Praya.

Di tahanan Polsek Praya Tegah, bukan hanya Hultiah yang terpaksa membawa serta anak mereka. Martini membawa putrinya, Azura Febia Nahla, yang baru berumur 1 tahun. Nurul Hidayah dengan putranya, Yaman Wais Alkurni, yang berumur 1,5 tahun. Hanya Fatimah yang tidak.

Martini dan Nurul harus membawa serta buah hati mereka karena keduanya masih membutuhkan ASI (air susu ibu). ’’Sulit dipisahkan (karena masih minum ASI),’’ kata Martini.

’’Sama nasibnya dengan saya,’’ timpal Nurul. Pada Selasa siang lalu itu, empat perempuan tersebut tengah berkumpul di satu tempat saat menuturkan keluh kesah mereka kepada Lombok Post.

Nurul menambahkan, karena ASI, putranya tak mungkin dibawa pulang sang suami atau keluarga lain. ’’Mau tidak mau, suka tidak suka, anak saya harus ikut di penjara,’’ katanya.

Di antara empat perempuan itu, Nurul sendiri yang pernah bekerja di pabrik tembakau tersebut. Itu pun cuma empat bulan. Dia memutuskan keluar karena tidak tahan akan bau tembakau dan bau lain.’’Saya sempat diminta kembali bekerja, tapi saya tidak mau,’’ ujar Nurul.

Polusi bau itu pula yang mendorong ibu-ibu tersebut melempari pabrik itu. Apalagi, siksaan bau tersebut sudah delapan tahun mereka rasakan.

Fatimah sampai mengungsikan empat anaknya di rumah keluarga. Jauh dari lokasi pabrik.

Sebab, salah satu anaknya, Maulida Nurbaiti, tiba-tiba jatuh sakit. Menurut dia, anaknya diserang penyakit aneh. Kendati sudah berumur 7 tahun, anaknya belum bisa jalan seperti anak-anak seusianya. Meski memang belum ada bukti keterkaitan langsung polusi dari pabrik dengan kondisi anak Fatimah itu.

Yang pasti, Fatimah mengaku juga merasakan langsung dampaknya. Sejak tujuh bulan ini, dia mengalami sesak napas, tenggorokan kering, dan hidung terasa sakit. ’’Sebelum (pandemi) korona, saya sudah biasa menggunakan penutup hidung. Itu karena aroma tidak sedap dari pabrik,’’ katanya.

Zulkieflimansyah sudah berjanji Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah melakukan uji laboratorium terhadap keluhan warga terkait dengan polusi pabrik. Dia menyatakan, perizinan pabrik tersebut juga belum lengkap.

Koordinator tim kuasa hukum empat ibu tersebut, Ali Utsman Ahim, optimistis bisa memenangi proses hukum di PN Praya. Menurut Ali, pasal 170 ayat 1 KUHP yang dijeratkan jaksa penuntut umum (JPU) terlalu berlebihan. ’’Apalagi, mereka memiliki balita,’’ ujarnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng Catur Hidayat Putra mengaku siap menghadapi eksepsi kuasa hukum terdakwa. Di mata JPU, dengan bukti yang mereka miliki, empat ibu itu melanggar pasal yang didakwakan. Ancaman hukumannya 5–7 tahun penjara. ’’Kita tunggu saja proses sidang kedua,’’ katanya secara terpisah.

Keempat ibu jelas berharap kasus mereka cepat selesai. ’’Saya merasa trauma. Saya merasa takut. Saya masih tidak bisa membayangkan kok bisa masuk penjara,’’ keluh Hultiah setengah menangis sembari memegang kepala dengan raut wajah muram.

Begitu pula Martini. Dua hari dua malam di penjara polisi serasa berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Bertujuh bersama anak-anak mereka di sel yang sempit. Tidur tidak nyenyak dan makan tidak enak.

Kondisi mereka membaik begitu dipindah ke rutan. Ketika itu putri Hultiah sudah mau dibawa pulang sang ayah. Tapi, Martini dan Nurul tetap harus membawa serta anak mereka yang masih menyusu.

’’Waktu di penjara polisi, makan ditanggung dua kali saja, sarapan dan makan malam. Yang lain tidak ada,’’ kata Martini.

Makan siang diantar keluarga masing-masing. Begitu pula kebutuhan tiga balita.

Saat di rutan, semuanya ditanggung. Sesekali pihak rutan mengantarkan pisang dan buah-buahan lainnya. Juga susu untuk anak-anak mereka. ’’Kami bersyukur pimpinan dan bawahan di rutan memperhatikan kami dan anak-anak kami,’’ tutur Martini.

Tapi, sebesar-besarnya perhatian, tetap saja mereka tidak berharap kembali ke rutan atau penjara mana pun. Mereka ingin terus berada di tengah-tengah anak, suami, dan keluarga.

’’Kami semua sujud syukur saat bisa pulang ke rumah (Senin lalu). Jangan sampai kami kembali ke penjara,’’ harap Nurul. (*/c19/ttg/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *