Stop Jual BBM Subsidi Secara Ilegal!

Tampak penjualan  BBM  Subsidi berupa premium di pinggir-pinggir jalan di Merauke, Rabu (24/2). (FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE- Untuk menghentikan  penjualan BBM subsidi secara ilegal baik premium  maupun minyak tanah, di tempat usaha baik kios maupun  perorangan, maka Polres Merauke  mengeluarkan  surat imbauan kepada masyarakat  Kabupaten Merauke. Surat imbauan bernomor B/249/II/Res.1.24/2021  tertanggal 23 Februari 2021  tersebut ditandatangani Kasat Reskrim  Polres Merauke AKP  Agus Ferinando Pombos, SIK.

  Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kasat Reskrim AKP Agus F. Pombos, SIK, ketika ditemui  Cenderawasih Pos mengungkapkan bahwa surat imbauan  itu ditujukan kepada  seluruh masyarakat Merauke, khususnya  dunia usaha baik kios maupun  perorangan  untuk  tidak lagi menjual BBM Subsidi  tanpa izin resmi sebagaimana yang dimaksud dengan UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001  tentang minyak dan gas bumi.   

  “Sekarang ini, kita banyak lihat penjualan BBM subsidi  premium di jalan-jalan. Kita imbau kepada para pelaku usaha tersebut untuk  berhenti menjual BBM subsidi  tersebut tanpa izin resmi sebagaimana yang diatur  dengan UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001  tentang minyak dan gas. Termasuk  minyak tanah,’’ kata Kasat Reskrim.

    Menurut Kasat Reskrim, akibat ulah  para pelaku usaha tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan premium di  SPBU dan minyak tanah  di pangkalan. “Kita beri waktu selama 1 bulan  terhitung sejak surat imbauan  kita keluarkan,’’ tandas Kasat Reskrim.

  Sebab lanjutnya, April mendatang pihaknya sudah mulai melakukan penegakan hukum.  Jika ada yang ditemukan masih melakukan penjualan  tanpa izin resmi sebagaimana yang diatur dalam UU terkait gas dan minyak bumi  tersebut maka  akan diproses secara hukum. “Ancaman hukuman atas  pelanggaran dari UU tersebut adalah 6 tahun,’’  tandasnya.

   Sekadar diketahui, bahwa kesulitan mendapatkan BBM subsidi  premium di SPBU sudah terjadi lebih 1 tahun. Tapi anehnya, justru premium tersebut banyak dijual  di jalan-jalan. Tidak hanya menggunakan botol ukuran 1 liter tapi sampai menggunakan jerigen  ukuran 5 liter. Begitu juga  untuk minyak tanah yang terjadi sejak  pertengahan tahun 2020 lalu, sampai sekarang belum teratasi. Masyarakat sulit mendapatkan  minyak tanah di pangkalan tapi di  media sosial justru banyak  ditawarkan dengan harga antara Rp 5.500-8.000 perliter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah  Kabupaten Merauke sebesar Rp 3.500 per liternya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *