Soal Evaluasi Otsus, DPRD Kota Akan Gelar RDP

Wakil Wali Kota Jayapura Ir. Rustan Saru, MM berbincang dengan ketua komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri Hamadi dan Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Jhon Betaubun  di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (23/2) kemarin. ( FOTO: gratianus silas/cepos)

Mukri Hamadi: Kami Berharap Tidak Berdampak pada Situasi Katibmas

JAYAPURA- Komisi A DPRD Kota Jayapura bertemu Pemerintah Kota Jayapura, di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (23/2), dalam pembasahan perihal impelementasi Otonomi Khusus di Kota Jayapura. Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi, menyampaikan, terdapat tiga hal yang spesifik dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Pertama, soal evaluasi dana Otsus di 2020, yang kemudian kita perluas lagi evaluasinya sejak Otsus hadir di 2002 hingga saat ini dari sisi pendanaannya, khususnya di Kota Jayapura. Kemudian, terkait usulan pemekaran wilayah, serta dinamika kamtibmas di Kota Jayapura, menyusul banyaknya pro – kontra RUU Otsus yang sedang dibahas,” terang Mukri Hamadi, Selasa (23/2) kemarin.

Adapun kesimpulan dari pertemuan tersebut, sambung Mukri, DPRD Kota Jayapura akan terlebih dahulu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat untuk mendapatkan masukan perihal evaluasi Otsus di Kota Jayapura.

“Seperti halnya pendanaan Otsus, kita bahas Rp 1,3 triliun APBD Kota Jayapura, di mana dana Otsusnya hanya Rp 31 miliar. Itu tidak signifikan. Kita berpendapat, kenapa tidak Rp 1,3 triliun, dalam artian semua APBD itu Otsus semuanya. Soalnya DAU kita saja Rp 600 miliar, sehingga kala dibandingkan secara kuantitas dengan dana Otsus di Kota Jayapura, tidak signifikan, sehingga penyerapannya juga tidak maksimal, sebab platform anggarannya sangat kecil,” jelasnya.

Sedangkan untuk usulan pemekaran wilayah, sambung Mukri, pihaknya harus terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat di Kota Jayapura.

“Jadi, kembali ke masyarakat. Kita tidak bisa berpendapat, tapi bagaimana kita mengaspirasikan apa yang menjadi suara rakyat. Yang terpenting, pemekaran atau tidak, masyarakat bisa sejahtera, pembangunan bisa berjalan. Tujuannya seperti itu,” sambungnya.

Lalu, di tengah pro – kontra RUU Otsus, Mukri berharap hal itu tidak berdampak pada situasi kamtibmas di Kota Jayapura, apalagi menjelang penyelanggaran PON XX, di mana Kota Jayapura menjadi salah satu daerah penyelenggara.

“Kita butuh kepastian keamanan dan kenyamanan di Kota Jayapura. Karena biasanya isu Papua, selalu saja gejolaknya di Kota Jayapura. Dan itu sudah sering terjadi. Kalau gejolak itu sampai kepada kerusuhan, yang jadi korban adalah pembangunan Kota Jayapura. Kita tidak mau kejadian 2019 terjadi kembali,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. Rustan Saru, MM., yang hadir mewakili Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga 2021 ini, dana Otsus yang diterima tidak optimal, yakni hanya 35 persen dari total Rp 95 miliar yang seharusnya diterima.

“Dari 2019, 2020, dan 2021 ini, kita tidak terima optimal. Hanya 35 persen dari target Rp 95 miliar. Jadi, hanya terima Rp 31,8 miliar. Mestinya terima Rp 95 miliar sama seperti pada 2016, 2017, 2018. Tapi ini alasannya, karena dalam rangka PON XX,” terang Ir. Rustan Saru, MM.

“Namun, dengan pemotongan seperti ini, banyak program kita yang tertahan, tertunda, terutama kepada masyarakat asli Papua. Ini yang perlu untuk diketahui Anggota DPRD Kota Jayapura,” pungkasnya. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *