Presiden Lantik Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

DIRUT BPJS KESEHATAN ALI GHUFRON MUKTI : Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengawas beserta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan tahun 2021-2026, Senin (22/2/2021) di Istana Negara.--FOTO : LUKAS/SETPRES

Meski Surplus, Net Aset Masih Minus

JAKARTA, Jawa Pos – Presiden Joko Widodo kemarin (22/2) melantik Dewan Pengawas beserta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka akan bertugas hingga 2026.

Achmad Yurianto mantan Juru Bicara Pemerintah terkait Covid-19 itu itu kini dilantik menjadi Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ali merupakan salah satu penggagas BPJS Kesehatan.

Adapun untuk Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2021 hingga 2026 diketuai oleh Muhammad Zuhri. Sementara yang menjadi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan adalah Anggoro Eko Cahyo.

Setelah pelantikan, Muhammad Zuhri menyatakan siap memberikan yang terbaik untuk mengelola BPJS Ketenagakerjaan dan bagi peningkatan kesejahteraan para pekerja. Dalam kesempatan tersebut, Zuhri meminta dukungan seluruh pihak, utamanya kepada para pekerja. Agar pihaknya dapat memikul tanggung jawab yang telah diberikan.

Anggoro menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan digitalisasi terhadap pelayanan jaminan sosial untuk menjawab sejumlah tantangan ke depan. ”Kami punya tiga tantangan utama. Pertama, peningkatan cakupan peserta. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja. Ketiga, optimalisasi dari investasi dana,” tuturnya, Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki kolaborasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Di sektor jaminan kesehatan nasional, tantangan makin besar. Tak hanya berkutat pada permasalahan pandemi, tapi juga persoalan kesehatan mendasar lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Yurianto menuturkan bahwa BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem kesehatan dan kesehatan secara nasional. ”Tentunya dengan bekerja lebih keras lagi karena tantangan kita hadapi ke depan tidak semakin ringan, tetapi semakin kompleks,” ujarnya.

 Senada, Ali Ghufron Mukti yang dilantik sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan bahwa pihaknya ingin berfokus dalam meningkatkan kualitas layanan. Misalnya dengan penerapan inovasi teknologi yang lebih memudahkan dan mempercepat.”Keseluruhan dari customer journey akan kita tingkatkan dengan inovasi teknologi sehingga antrean tidak lagi sekitar enam jam, tetapi bisa lebih cepat,” tuturnya. Ali juga ingin melakukan peningkatan kepesertaan terhadap BPJS Kesehatan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dari seluruh pihak.

Usai dilantik di Istana Negara, rombongan melakukan rapat koordinasi dengan Kemenko PMK. Ditemui di Kantor Kemenko PMK, Ghufron mengatakan telah memetakan sejumlah target yang harus dicapai dalam waktu dekat. Salah satunya, meningkatkan kualitas layanan.

Dilihat dari customer journey, kata dia, masih sering terjadi masalah baik dari layanan primer hingga rujukan. Mulai dari dipimpong hingga lama antrian. ”Saya bahkan sudah di-wa orang sebelumnya, kami harus antri enam jam untuk layanan BPJS Kesehatan. Saya sampaikan, saya dilantaik saja belum anda sudah complain,” guyonnya.

Namun dia menegaskan, permasalahan tersebut jadi target untuk segera dibereskan. Mantan Ketua Tim Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) ini mengaku akan mengembangkan sistem inovasi informasi yang nanti menyambungkan sistem informasi rumah sakit dan BPJS Kesehatan. ”Sehingga tahu, pasien berapa lama sih,” ungkapnya.

Hal ini juga akan dibarengi dengan upaya edukasi masyarakat secara massif mengenai tahapan yang harus dilalalui. Mengingat, waktu cukup lama ini juga disebabkan ketidaktahuan akan prosedur yang harus dilewati.

 Selain itu, ia berencana mengembangkan sistem appointment atau janjian bagi peserta BPJS kesehatan yang akan berobat. Dengan begitu, masyarakat pun tak perlu lagi mengantri dan menunggu lama di layanan kesehatan.

”Kayak gojek gitu missal pesan makanan, kita bisa tahu berapa lama nunggunya. Jadi tidak perlu lama ngantri,” ungkapnya.

Disinggung soal desakan meninjau ulang iuran peserta BPJS Kesehatan karena telah surplus, Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu menegaskan, bahwa perlu diketahui apa yang surplus dan penyebabnya. Tidak boleh terburu-buru menilai. ”Jangan-jangan sebabnya orang gak datang takut Covid-19. Lalu nanti setelah normal itu (defisit, red) lagi,”katanya.   

Menurutnya, surplus ini memang terjadi pada laporan dana amanat. Sementara, net asetnya masih defisit  bahkan mencapau Rp 7 Triliun. Masih ada kewajiban yang harus dibayar, misalnya sudah terjdi klaim-klaim di sejumlah rumah sakit namun belum diklaimkan. ”Nah itu kan tanggungan,” pungkasnya. (lyn/mia/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *