DPRD Mamteng Pahami Kondisi yang Dihadapi Eksekutif

Ketua DPRD Mamberamo Tengah, Hengky Dani Yikwa (tengah) didampingi dua anggota Fraksi Demokrat DPRD Mamberamo Tengah, Teo Baminggen (kiri) dan Anis Doga saat memberikan keterangan pers di salah satu kafe di Kota Jayapura, Senin (22/2). ( FOTO: Yonathan/Cepos)

Terkait Belum Diserahkannya Materi KUA-PPAS

JAYAPURA-Sampai saat ini DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah belum bisa menggelar sidang paripurna untuk membahas materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamberamo Tengah tahun anggaran 202. Sebab, materi Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD induk tahun 2021 belum diserahkan eksekutif.

   Ketua DPRD Mamberamo Tengah, Hengky Dani Yikwa mengakui, hingga saat ini eksekutif belum menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD Mamberamo Tengah. Selama ini menurut Hengky Yikwa, DPRD Mamberamo Tengah sudah melakukan pembahasan materi RAPBD pada akhir tahun yaitu akhir November. Namun kondisi saat ini diakuinya berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya.

  Dikatakan, penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021, pemerintah pusat dalam hal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan seluruh daerah untuk menggunakan aplikasi baru yakni sistem aplikasi pemerintah daerah atau SIPD.

  Penggunaan SIPD dalam penyusunan RAPBD 2021 ini diakuinya mengakibatkan keterlambatan penyusunan materi RAPBD. Kondisi ini menurutnya tidak hanya dialami oleh Pemkab Mamberamo Tengah tetapi semua kabupaten dan kota baik di Provinsi Papua maupun di luar Papua.

  “Sampai dengan bulan kedua tahun 2021, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Mamberamo Tengah belum menyerahkan materi ke dewan karena menghadapi aplikasi baru yang diwajibkan oleh Kemendagri,” ungkap Hengky Yikwa didampingi dua anggota Fraksi Demokrat DPRD Mamberamo Tengah, Teo Baminggen dan Anis Doga, Senin (22/2).

  Sebagai ketua DPRD Mamberamo Tengah dan juga ketua Banggar DPRD Mamberamo Tengah, Hengky Yikwa mengaku terus berkomunikasi dengan eksekutif dalam hal ini TAPD Kabupaten Mamberamo Tengah.

“Selain melakukan penyampaian secara tertulis, kami juga secara lisan sudah menyampaikan soal materi RAPBD yang akan dibahas dewan. Dari hasil komunikasi dan koordinasi kami, mereka menjawab bahwa kendala yang dialami saat ini yaitu penggunaan aplikasi baru SIPD yang diwajibkan oleh Kemendagri. Namun TAPD berjanji akan segera menyerahkan materinya ke dewan,” tuturnya.

  Hengky Yikwa mengatakan, apabila materi dari eksekutif sudah diserahkan, maka Banggar DPRD Mamberamo Tengah akan berkumpul untuk membahas materi tersebut. “Kondisi yang kita alami di Kabupaten Mamberamo Tengah ini, juga dialami oleh daerah lain di Indonesia. Untuk itu, kita di dewan harus bisa memahami kondisi yang ada saat ini. Sebagai ketua dewan dan juga ketua Banggar, kami terus berkomunikasi dengan eksekutif,” tambahnya.

  Senada dengan itu, Anis Doga anggota DPRD Mamberamo Tengah dari Fraksi Demokrat menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi baru SIPD yang diwajibkan oleh Kemendagri, bukan hanya untuk Kabupaten Mamberamo Tengah. Tetapi berlaku untuk semua pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

  “Aplikasi SIPD ini baru tahun ini diterapkan untuk semua daerah termasuk kita Kabupaten Mamberamo Tengah. Keterlambatan yang dihadapi oleh Kabupaten Mamberamo Tengah, juga dialami oleh daerah lain di Papua maupun di luar Papua. Hal ini yang harus kita pahami bersama,” jelasnya.

  Fraksi Demokrat DPRD Mamberamo Tengah menurut Anis Doga secara intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan TAPD Kabupaten Mamberamo Tengah mengenai materia RAPBD tahun anggaran 2021.

  “Fraksi Demokrat, baik secara tertulis maupun lisan sudah menyampaikan ke TPAD. Namun TPAD memang terkendala dengan penggunaan aplikasi yang baru ini dan ini dihadapi oleh semua daerah. Kita tentunya tidak bisa berpatokan dengan pemerintah kota, karena kondisi kita dengan mereka berbeda,” tutupnya. (nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *