Dua Tahun Tanpa Wabup, Kinerja DPR dan Bupati Dipertanyakan

Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, DR Yustus Pondaya SH MH bersama tokoh masyarakat Biak, Isak Ap ketika memberikan keterangan di Kotaraja, pekan kemarin. (FOTO: Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Hingga kini Pemerintah Kabupaten Biak belum memiliki sosok wakil bupati. Padahal sudah berjalan waktu selama 2 tahun. Kekosongan ini diyakini bisa memberi dampak pada stabilitas pemerintah khususnya internal birokrasi karena bupati hanya bekerja sendiri.
“Selaku anggota dewan adat Biak kami mempertanyakan itu, mengapa bisa selama ini dan apa sebenarnya yang menjadi kendala sampai harus menunggu dua tahun,” ujar Isak Ap, salah satu tokoh masyarakat Biak di Jayapura, pekan kemarin.
Ia menyatakan tidak punya kepentingan, namun karena merasa peduli dan tak ingin Biak seperti ini. “Saya mengajak tua – tua untuk ikut mempertanyakan ke gubernur, MRP dan DPRP. Jika ada aturan, kami meminta MRP maupun gubernur bisa membantu menuntaskan ini,” jelasnya.
Dikatakan untuk menjalankan pemerintahan tidak mungkin hanya stau orang padahal Pansus DPR maupun bupati sendiri menurutnya sudah menerima 3 nama, namun anehnya belum ada 1 nama yang muncul. “Ini jadi pertanyaan kami juga, DPR dan Bupati bikin apa sampai belum bisa dapat 1 nama,” imbuhnya.
Senada disampaikan DR Yustus Pondaya SH MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum yang menyebut bahwa jika merujuk undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan secara spesifik UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan peraturan pemerintah pengganti undang – undang disebutkan bahwa jika ada kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota atau wakil walikota meninggal, maka pengisian dilakukan oleh DPR provinsi atau kabupaten kota berdasar usulan parpol pengusung.
Lalu pada ayat 2 menyebut Partai Politik pengusung mengusulkan 2 orang calon untuk dipilih dalam rapat paripurna. “Ini jelas bahwa ketika salah satu bupati atau wakil bupati meninggal maka partai pengusung atau partai gabungan pengusung yang mengusulkan ke DPR lewat bupati. Nah DPRD sudah membuat Pansus untuk menjalankan proses kekosongan ini dan proses sudah dilakukan dimana ada 3 nama yakni Max Krey dan Deki Morin dari Golkar sedangkan 1 nama dari PDIP yaitu Calvin Mansmembra.
“Seharusnya dari nama ini dilanjutkan bupati mengirimkan 2 nama kepada DPRD untuk dibawa dalam rapat paripurna dan DPR yang akan memilih mana suara terbanyak. Setelah itu ditetapkan dan dilakukan pelantikan setelah berkoordinasi dengan Depdagri,” kata Pondaya.
Ia menyebut bupati dan DPRD sudah tahu persoalan ini, namun anehnya masih belum ada yang terpilih. “Bupati yang harus kawal ini. Jika terjadi penundaan yang berlarut maka akan muncul pertanyaan besar, ada apa dengan bupati dan DPR Biak Numfor. Dalam konteks begini saya pikir politik jangan selalu dikedepankan sebab politik juga memiliki etika,” sambungnya.
Pondaya menyebut jika ini masih berlarut maka bupati dan DPR dianggap tidak mampu menuntaskan ini sekalipun instrumennya sudah ada. “Kalau hanya dijalankan oleh kepala daerah tentunya banyak tugas dan tanggungjawab yang tak maksimal dikerjakan meski ada OPD pasalnya Wabub memiliki fungsi pengawasan dan kontrol ke dalam pemerintahan sebab tidak mungkin semua hanya dilakukan seorang bupati. Persoalan saat ini ada di bupati dan DPR sebab partai sudah memberikan nama, bupati harus serahkan nama ke DPR untuk dilakukan pemilihan,” tegasnya. (ade/tri)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *