13 Suku Pegunungan Tengah Minta Otsus Dilanjutkan

Para Kepala Suku Pegunungan Tengah di Keerom, saat berdiri membacakan peryataan sikap menanggapi otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang berlangsung di Arso, Kabupaten Keerom, Sabtu (20/2). ( Foto:Yewen/Cepos)

KEEROM-Sebanyak 13 suku di Pegunungan Tengah yang tergabung dalam wadah Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) dalam di Kabupaten Keerom ikut menanggapi tentang pro dan kontra terhadap perpanjangan UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang berlangsung di Arso, Kabupaten Keerom, Sabtu (20/2).
Para kepala suku ini adalah Kepala Suku Mee di Keerom, Piet Giay, Kepala Suku Mamberamo Tengah, Pius Wanimbo, Kepala Suku Yahukimo, Markus Asso, Kepala Suku Tolikara, Paleli Enembe, Sekretaris II RKPT, Wim Mabel dan Wakil RKPT, Y. Rianrus. W
Kepala Suku Rukun Keluarga Pegunungan Tengah di Keerom, Simon Kossay mengatakan, pihaknya dari 13 suku pegunungan tengah dalam wadah RKPT duduk bersama untuk menyampaikan aspirasi mengenai Otsus jilid II.
Menurut Kossay, aspirasi ini tentang Otsus yang dinilai sangat penting untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah agar kedepannya ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih bermanfaat dan tepat sasaran bagi orang asli Papua (OAP).
“Kami mohon agar aspirasi yang disampaikan bisa didengar. Kami dari rakyat yang paling kecil di pedalaman butuh pembangunan agar sama dengan kota besar lainnya,” katanya.
“Kami juga mengapresiasi sikap dari Presiden Jokowi yang selalu mengunjungi Papua. Tapi kami juga sangat berharap agar warga kami yang berada di pedalaman, daerah terpencil untuk diperhatikan,” tambahnya.
Menurut Simon, banyak rakyat kecil di daerah pedalaman, terutama di kampung-kampung yang masih membutuhkan perumahan, geliat ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Karena Otsus yang berjalan selama 21 tahun ini belum seluruhnya menyentuh kesejahteraan OAP.
“Kami butuh pembangunan seperi di daerah lainnya jika Otsus jilid II dilanjutkan,” ucapnya.
Senada dengan itu, Sekretaris RKPT, Vincentius Himan memberikan apresiasi atas kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat dan daerah yang telah melayani OAP selama 21 tahun.
“Banyak hal dan nilai positif yang sudah terjawab kurang lebih 50 persen sesuai dengan harapan OAP dan itu benar kami lihat serta merasakan,” katanya.
Namun demikian, menurut Himan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana setelah tiga atau empat tahun Otsus di Papua berakhir dan mau apa dengan pihaknya dan juga OAP yang ada di tanah Papua.
“Harapan kami sebagai masyarakat tidak tahu terlalu banyak, cukup berikan waktu dan tempat untuk menyampaikan aspirasi, bilamana atau jika otsus berlanjut,” harapnya.
Himan dalam aspirasi yang disampaikan meminta pertama, agar pimpunan daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kelurahan harus OAP.
Tempat ibadah, sarana prasarana dari setiap dedominasi agama sangat perlu diperhatikan di daerah perbatasan, tidak ketinggalan juga perumahan rakyat untuk OAP.
“Kedua, memperhatikan secara utuh dan konsekuen terhadap anak OAP yang tes Akpol dan Secapa walaupun tidak terlepas dari penilaian tim menyangkut integritas kepribadian calon,” jelasnya.
Ketiga, lanjut Himan yaitu sangat perlu keterbukaan di mata publik untuk OAP dalam segala hal. Lebih khusus bantuan dana Otsus di daerah terpencil.
“Kami juga mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk lembaga independen untuk mengawasi dan monitoring pembangunan di daerah, jangan saja menerima laporan asal bapak senang,” lanjutnya.
Keempat, demi menjaga transparansi dan keterbukaan segala bantuan dari pemerintah pusat untuk OAP, sangat perlu mengangkat dari unsur kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, dan ondoafi untuk ikut mengawasi, sehingga
tidak terjadi saling menipu dan berdusta,” pintanya.
Kelima, Otsus jilid II atau lanjutannya merupakan tuntutan OAP demi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan di Papua.
Keenam, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua agar profesional dan transparan dalam mengelola penggunaan dana Otsus Papua serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima dana. Serta menggunakan dana sebaik-baiknya untuk pendidikan anak-anak Papua asli.
“Ketujuh, kami masyarakat mendoronga pemerintah untuk segera mengaudit program otsus agar masyarakat merasa lega dan mengetahui bersama sasaran tepat, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu. Demikian aspirasi mendukung Otsus jilid II dari RKPT Keerom, salam damai Papua, Indonesia kuat,” tutupnya. (bet/nat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *