Rangkap Jabatan Ruslan Ramli Tidak Jadi Soal

Ir. Drs. Benjamin Latumahina ( foto: Sulo/Cepos)

MERAUKE-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Ir. Drs.  Benjamin Latumahina menilai posisi rangkap jabatan yang diemban Ruslan Ramli, SE, M.Si sebagai Kepala Bappeda, Penjabat Sekda dan Plh Bupati Merauke tidak masalah dari sisi pengelolaan anggaran.

    “Dari tiga jabatan tersebut utuk sementara komposisi yang dominan adalah sebagai  pejabat Sekda. Pejabat sekda di sini fungsinya sebagai ketua tim anggaran juga. Sebagai ketua tim anggaran yang di dalamnya membawahi Bappeda, Keuangan dan Bapenda. Sehingga dari sisi pengelolaan  keuangan, saya pikir tidak ada masalah,” kata Politisi Partai Nasdem tersebut saat dihubungi media ini, Jumat (19/2).

   Namun, lanjut Benjamin Latumahina, untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik yang tentu ada batasannya. “Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan degresi. Kebijakan itu susah. Tidak mungkin dilakukan oleh beliau  (Ruslan Ramli sebagai Plh),”  katanya.

   Menurut  Benjamin Latumahina yang mengambil kebijakan-kebijakan strategis  adalah pimpinan daerah yang definitif. “Jadi untuk sementara pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemerintahan, saya pikir masih bisa berjalan dengan posisi pemerintahan  yang ada sekarang,” terangnya.

   Dan menurut  Benjamin Latumahina,  jabatan Plh yang disandang oleh  penjabat Sekda tersebut hanya untuk mengisi kekosongan pimpinan pemerintahan. Sebab, pimpinan daerah tidak boleh kosong. “Ya, mudah-mudahan pelantikan bupati terpilih  segera dilaksanakan. Rencananya, tanggal 26 Februari besok. Mudah-mudahan itu tidak bergeser,” harapnya.        

   Sekadar diketahui, bahwa sejak  17 Februari 2021 pukul 24.00 WIT,  masa jabatan Frederikus Gebze-Sulars sebagai bupati da wakil bupati Merauke selama 5 tahun  periode 2016-2021  berakhir. Untuk mengisi kekosongan pimpinan daerah  tersebut, Gubernur Papua mengangkat  Penjabat Sekda Kabupaten  Merauke Ruslan Ramli sebagai pejabat harian (Plh)  bupati Merauke sampai bupati defenitif dilantik yang  rencananya akan dilaksanakan minggu ke-4 bulan Februari  2021 sesuai edaran Kemendagri. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *