Guru Kontrak Tidak Dibayar Karena Tidak Laksanakan Tugas

Thiasoni Betaubun, S.Sos, M.Pd  ( foto: Sulo/Cepos)

MERAUKE-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Thiasoni Betaubun, S.Sos, MM, M.Pd  memberikan penjelasan terkait dengan  55 tenaga guru kontrak yang sampai saat ini belum dibayar.   

   Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/2), Thiasoni Betaubun, mengungkapkan bahwa sebenarnya jumlah tenaga guru kontrak adalah 206 orang dengan 2 SK kontrak. Kontrak pertama sebanyak 146 orang dan SK kontrak kedua 60 orang.

    Dari jumlah tersebut, 55 diantaranya  belum dibayar dimana 23 diantaranya menjadi  utang dari Dinas Pendidikan karena gaji mereka masih dalam dalam DPA 2020 lalu.  Sementara 32 guru kontrak lainnya, jelas Thiasoni  Betaubun bahwa sebelum melaksanakan tugas, pihak dinas sudah membayar 3 bulan pertama dengan harapan  para guru tersebut  pergi ke tempat tugas melaksanakan tugasnya.

  “Tapi sampai bulan  September dan Oktober saat kami melakukan monitoring, ternyata  para guru kontrak ini  belum melaksanakan tugas,” kata  Thiasoni.

   Karena  tidak melaksanakan tugas berdasarkan hasil monitoring yang menurutnya tidak hanya dilakukan pihaknya, tapi juga bersama dengan Inspektorat, Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sehingga ketika terjadi pergeseran anggaran,  pihaknya  menggeser dana tersebut dan dalam DPA menjadi zero untuk 32 guru kontrak tersebut.

  “Ada sekolah yang sampai 2 tahun tidak operasional dan guru kontrak ini tidak pernah ada di tempat. Kalau ini dilanjutkan terus kira-kira bagaimana. Kalau tidak melaksanakan tugas terus baru kita bayar. Karena ada yang hanya melaksanakan tugas selama 8 hari kemudian minta dibayar 9 bulan. Padahal itu tidak bagus,” kata Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke ini.

  Thiasoni mengaku bahwa masalah ini pihaknya sudah  serahkan ke Inspektorat Kabupaten Merauke  untuk ditangani.  ‘’Masalah ini sudah ditangani Inspektorat Daerah dan Sekda. Sebenarnya PGRI itu, posisi kami adalah penasehat. Ketika PGRI menggali mereka punya haknya, seharusnya menggali juga kewajiban dari para  guru kontrak tersebut apakah sudah dilaksanakan dengan baik. Karena antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kalau memang para guru kontrak ini bertugas dengan baik dan kami  tidak bayar maka kami yang salah,’’ jelasnya.

   Thiasoni menjelaskan bahwa dari 23  guru kontrak yang ada di DPA, hanya 10 orang yang  punya data melaksanakan tugas. Sementara dari 32 guru kontrak, hanya 7 orang saja yang ada laporannya bertugas, namun hanya beberapa bulan saja.”Sebetulnya ini sudah kami serahkan ke inspektorat untuk mereka dipanggil untuk dipertanyakan,”  katanya.

   Sementara ratusan  guru kontrak lainnya yang dibayar, Thiasoni mengaku bahwa itu dibayar karena datang mengamuk ke kantor  tanpa membawa daftar laporan harian melaksanakan tugas. “Tentunya, nanti kalau tidak lengkap laporan melaksanakan tugas, maka uang yang mereka terima itu harus dikembalikan ke kas daerah,” tambahnya. (ulo/tri)    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *