Dewan Gereja Papua Soroti Berbagai Gejolak di Papua

Petinggi dari dewan gereja ketika mengadakan jumpa pers terkait situasi di tanah Papua di Kantor Badan Pekerja Pusat Gereja Injil di Indonesia, Jumat (19/2) kemarin. (FOTO :Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Dewan Gereja Papua menyoroti persoalan Papua yang belakangan ini kembali memanas. Terutama terkait adanya serangkaian peristiwa di wilayah pegunungan yang menyebabkan masyarakat sipil tidak bisa tenang dalam melaksanakan aktivitas mereka.
Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat Gembala Dewan Gereja Papua dalam rangka 166 tahun Injil masuk di Tanah Papua pada 5 Februari 2021. Di mana dalam surat gembala tersebut menyoroti berbagai masalah mulai dari rasisme hingga persoalan keamanan dan pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih terjadi di tanah Papua.
“Hidup yang kita jalani ini berangkat dari perjuangan dan impian generasi gereja dan masyarakat pada masa lalu, sudah mengantar sampai kita dalam ziarah menuju Tuhan Sang kehidupan. Dalam bahasa iman, gereja kita bergerak maju menuju Papua baru,”ujar Pdt Dorman Wandikbo saat jumpa pers di Sentani, Jumat (19/2).
Dorman menggaris bawahi, persoalan Papua hari ini tidak bisa serta-merta menggunakan pendekatan militerisme dan pemekaran. Karena ini menurutnya hanya akan menyumbang semakin tingginya kasus pelanggaran HAM dan kasus kekerasan lainnya di Papua.
Disisi lain, kata dia, sampai hari ini pun ada berbagai persoalan di Papua mulai dari peristiwa Biak berdarah pada 6 Juni 1998, Wamena berdarah 6 Oktober Tahun 2000, Abepura berdarah pada 7 Desember 2000, Wasior berdarah pada 13 Juni 2001 dan masih ada beberapa peristiwa lain yang masih membutuhkan hati dari pemerintah untuk benar-benar mengungkap kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua.
Pada dasarnya, kata Dorman, persoalan Papua ini tidak terlepas dari apa yang sudah disampaikan pihak LIPI dalam risetnya, bahwa ada empat akar persoalan yang terjadi di Papua yang menjadi penyebab utama persoalan Papua itu tidak kunjung selesai sampai hari ini.
“Empat akar masalah itu adalah kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua,”tegas Dorman.
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Andrikus Mofu, mengungkapkan, bahwa pihaknya masih menunggu janji dari pemerintah. Salah satunya mengenai solusi persoalan Papua melalui jalur dialog antara Papua dan Jakarta.
‘Kami masih menunggu janji itu. Salah satu janji yang masih ada sampai saat ini, Jakarta tidak berani melakukan dialog dengan Papua dalam tataran orang-orang yang betul mewakili Papua,”tuturnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *