Soal Otsus dan Pemekaran, MRP Ancam Gugat Presiden dan DPR RI

DUKUNG OTSUS: Perwakilan Masyarakat Adat Suku Tabi dan Suku Adat Sereri Lakukan Orasi Dukung Otsus Jilid II di hotel Sentani Garden Lake, Jumat (19/2). (FOTO :Robert Mboik/Cepos)

Wacana Pembentukan Badan Independen Pengelola Otsus Mencuat

JAYAPURA-Majelis Rakyat Papua (MRP) mengancam akan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan keberlanjutan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran Provinsi Papua.
Gugatan ke MK lantaran terkait Otsus dan pemekaran priovinsi, MRP menilai Presiden maupun DPR RI i melakukan inisiasi dan keputusan sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua dan lembaga perwakilan.
Ketua MRP Timotius Murib menuding pemerintah malas tahu dan tidak menghargai orang Papua. Bahkan menurut Timotius Murib, pemerintah mengambil keputusan seenaknya tanpa melibatkan orang Papua yang akan menjalankan Otsus dan pemekaran Provinsi Papua.
“Kami lihat akhirnya pemerintah pusat tidak mendengar aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan melalui Majelis Rakyat Papua. Untuk itu, MRP akan tempuh jalur hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin (19/2).
Menurutnya, masyarakat Papua, DPRP, Pemda dan MRP sudah memprediksi bahwa pemerintah akan menggunakan kekuasaan sehingga proses yang dilakukan masyarakat Papua untuk memperjuangkan isi hati mereka pasti akan kalah. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan jalur hukum di MK.
MRP menurut Timotius Murib akan menggugat Surat Keputusan Presiden terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang ditujukan kepada ketua DPR RI, 4 Desember 2020.
“Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan RUU, kami menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewakili kami dalam membahas RUU,” ucap Murib membaca isi surat presiden tersebut.
Hal ini juga akan digugat karena keputusannya sepihak dan tidak mengikuti konstitusi dalam hal ini Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Menurut Murib dalam pasal itu, berbicara soal kelanjutan Otsus dan pemekaran Provinsi Papua yang harus melibatkan lembaga keterwakilan rakyat Papua yaitu MRP dan DPRP. Namun sayangnya tidak pernah dilibatkan pemerintah pusat.
Bahkan pihaknya sebagai lembaga representasi dari rakyat Papua sudah menyampaikan surat dan usulan ke lembaga pemerintah dan presiden tapi tetap saja tidak dihiraukan.
“Surat kami sudah sampaikan ke Pemerintah Pusat tetapi mereka tidak dapat mengundang kami MRP dan DPRP resmi dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Surat presiden yang diberikan kepada DPR RI sangat sepihak dan tanpa melibatkan masyarakat Papua. Atas nama rakyat Papua, MRP akan gugat. Karena ini tangung jawab moril MRP kepada masyarakat Papua,” tegas Murib.
Sementara itu, Otsus hingga kini masih menyisakan riak – riak ketidakpuasan. Berbagai asumsi muncul dari gelontoran dana Otsus yang jumlahnya triliunan. Nah untuk mengawal itu meski sudah banyak instrumen yang melekat dalam hal pengawasan namun Barisan Merah Putih dan sejumlah komponen organisasi pemuda lainnya berpendapat bahwa perlu ada satu instrumen lain yang sifatnya independen, kritis dan berintegritas.
Ini juga melahirkan tujuh sikap dan komitmennya terhadap berbagai kebijakan pemerintah di Papua. Ketujuh komitmen tersebut secara garis besar mendorong pemerintah untuk membentuk satu lembaga independen tadi guna mengawal keberlanjutan Otsus di Papua. Meski pada poin pertama lebih mirip pernyataan kelompok berseberangan yang kembali ke pangkuan NKRI.
Tujuh poin tersebut pertama, putra-putri komponen merah putih di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI bersama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke.
Kedua, memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah, dimana telah diagendakan pembahasan revisi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar rakyat Papua yang diamanatkan dalam undang-undang yang dimaksud.
Ketiga, memohon kepada Presiden agar dapat membentuk lembaga independen pengelola dana otonomi khusus terpisah dari APBD.
Keempat, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, untuk ada kebijakan pemekaran provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran kabupaten kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang ada.
Kelima, menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa.
Keenam mendukung TNI Polri untuk menindak kelompok KKB yang selama ini meresahkan dan ketujuh, mendukung penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mengakibatkan kerugian negara dan berimbas pada instabilitas di wilayah Papua.
Poin – poin di atas disampaikan Sekjen Barisan Merah Putih, Yonas Nusi didampingi Ondoafi Yanto Eluay, Ketua Pemuda Adat Papua, Christian Arebo, Ketua BMP, Max Abner Ohee, Ketua Deparda PPM Mada Papua, Nico Mauri, Rando Rudamaga dari pemuda Saireri dan Jack Puraro, Ketua Gapura.
“Perlu satu lembaga independen yang mengawal jalannya otonomi khusus di Papua. Kami akan mendorong lahirnya instrumen ini untuk kepentingan banyak orang,” kata Yonas dalam keterangan pers di Waena, Jumat (19/2).
Yanto Eluay yang juga sebagai ondoafi di Sentani juga mendukung itu. Namun di sini ia ikut menyinggung soal pemekaran. Ia menyayangkan pernyataan seorang tokoh yang justru menolaknya.
“Di Papua ada tujuh wilayah adat, jangan seseorang mengatasnamakann wilayah adat, lantas menggeneralisir pernyataannya mewakil tujuh wilayah adat. Silakan anda berbicara masalah pemekaran di wilayah anda sendiri,” tegas Yanto.
Ini diiyakan perwakilan DPP Forum Aliansi Mahasiswa, Rando Rudamaga dari Saireri yang juga berharap kepada pemerintah untuk merealisasikan adanya pemekaran yang telah diperjuangkan sejak 2007 silam.
Sementara Christian Arebo meminta agar negara tidak membiarkan konflik bersenjata terus terjadi di Intan Jaya. “Pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, jangan terus menjadikan Papua sebagai daerah konflik,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Deparda PPM, Nico Mauri memberikan apresiasi kepada pemerintah dan secara khusus bangsa dan negara yang sudah berusaha bagaimana membangun tanah papua dan masyarakat Papua.
Sementara itu perwakilan masyarakat adat suku Tabi dan suku adat Sereri yang dikoordinatori Ondoafi Doyo Lama Sentani, Baskulibou, melakukan orasi di depan Pintu Hotel Sunni Lake Garden, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (19/2) kemarin.
Orasi ini dalam rangka meminta penjelasan pengalokasian dan penyerapan dari dana Otsus jilid 1 (satu) kepada DPRP dan MRP Papua.
Baskulibou mengatakan, Otsus Jilid I wajib untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh supaya tahu dana yang dikucurkan triliunan rupiah di Papua apakah sudah digunakan untuk kesejahteraan OAP papua atau tidak.
Termasuk dalam hal pembangunan dan lainnya. Sehingga jika ada oknum pejabat yang menggunakan dana Otsus tanpa bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan supaya OAP tahu bahwa dana Otsus yang begitu besar bisa dipertanggung jawabkan dengan baik.
“Kami juga dukung Otsus Jilid II karena ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat kepada OAP, jadi jangan disalah artikan kalau dana Otsus jilid II hanya untuk menyenangkan OAP,’’tegasnya.
Ditambahkan, pihaknya minta untuk Otsus dievaluasi kembali. Masyarakat Adat Tabi Sereri menurutnya mendukung penuh Otsus jilid II. Selain itu, pihaknya meminta agar aparat kepolisian bisa melakukan pemeriksaan dan tangkap pencuri dana Otsus.
Dirinya juga meminta agar dalam melakukan RDPU dan RDPW, MRP jangan mementingkan diri sendiri. Sebab Otsus ada untuk rakyat.“Kasihan kami orang susah dana Otsus ada di mana? Tolong kami. Kami menolak kegiatan MRP di wilayah Kabupaten Jayapura,’’tegasnya.
Baskulibou juga meminta kepada aparat untuk bisa di belakang rakyat, menangkap penjahat mengambil dana Otsus di Tanah Papua.
“Kami masyarakat adat Tabi dan Sereri meminta penjelasan kepada MRP, kemana pengalokasian dan penyerapan dana Otsus Jilid 1 dan Pasal 22 tentang dana otsus sudah jelas diatur. Namun pada pelaksanaannya kami tidak merasakan katanya dana Otsus direalisasikan kepada seluruh rakyat Papua. Mana buktinya? Kami meminta kepada DPRP dan MRP jangan asal buat laporan bahwa dana Otsus direalisasikan kepada seluruh rakyat Papua. Nyatanya kami masyarakat Tabi masih banyak yang tidak mengetahui dan merasakan dana Otsus jilid 1,” tutupnya. (oel/ade/roy)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *