LBH  Datangi KomnasHAM Serahkan Data 13 Penganiayaan Aktifis KNPB  Oleh Polres Merauke

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum 13 orang aktivis KNPB Merauke datangi Komnas HAM mememinta Komnas HAM RI Pusat, dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera tindaklanjuti pelanggaran HAM terhadap 13 Aktivis KNPB Merauke. foto: LBH for Cepos

JAYAPURA –  Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke menegaskan Komnas HAM RI Pusat, dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera tindaklanjuti pelanggaran HAM terhadap 13 Aktivis KNPB.

Hal ini di Tegaskan Ketua Litigitasi yang juga perwakilan Koalisi Emanuel Gobay , ia mengatakan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke menegaskan Komnas HAM RI Pusat, dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera tindaklanjuti  Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan perintah Pasal 89 ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

” Komnas HAM RI Pusat, Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera memastikan komitmen Polres Merauke Dalam menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kasus 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB sesuai dengan perintah Pasal 89 ayat (3) huruf a, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ” Katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat, (19/2).

Sebelumnya dalam penangkapan 13  orang aktivis KNPB Merauke pada 13 Desember 2020 lalu menunjukan bukti adanya tidakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dari Polres Merauke terhadap 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke. Fakta tindakan penyiksaan itu dibenarkan oleh Frits Ramandey selaku Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua usia melihat aktivis KNPB Merauke yang ditahan pihak kepolisian Resort Merauke selanjutnya kepada media masa Frits Ramandey mengatakan “ Betul ada di antara mereka yang diduga mendapat penganiayaan karena ada luka di kepala dan di belakang, “Kami sayangkan pendekatannya represif. Ini tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru dan menjadi sorotan. Mestinya yang dipakai, cukup pendekatan dialogis,” ujar Frits, sebagaimana dikutip dari jubi.co.id.

Agar dapat menunjukan fakta tindakan penyiksaan yang dialami oleh beberapa aktivis KNPB Merauke maka akan dijelaskan kronologinya kembali. Awalnya pada hari  minggu, Tanggal 13 Desember 2020, kurang lebih pukul 14.00 WITada 2 (dua) mobil dalmas yang berisikan anggota Brimob mengunakan senjata lengkap dan 1 (satu) mobil patroli dan mobil avanza yang ditumpangi beberapa anggota intel mendatangi kantor sekretariat KNPB Wilayah Almasuh Jln, Domba 3 kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke. Setibanya sekretariat, anggota brimob turun dari mobil dengan keadaan siap dan langsung mengepung kantor Sekertariat dan tanpa memperlihatkan surat Tugas maupun Surat Penangkapan dan juga TANPA memberikan penjelasan langsung terhadap Para Pemohon tentang alasan dilakukannya penangkapan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon atas nama Zakarias Yakobus Sraun, Piter Wambon, Robertus Landa, Kristian Yandum, Michael Bunop, Elia Kmur selanjutnya mereka diperintahkan untuk membuka baju dan tidur dengan keadaan tengkurap di atas tanah, lalu mereka dipukul dengan menggunakan rotan kemudian diinjak-injak. Pada saat itu tangan mereka masing-masing diikat kebelakang dengan menggunakan klem, kemudian setelah itu ke enam anggota KNPB di perintahkan naik di mobil dalmas dan duduk berbaris dibawah lantai mobil sambil menghadap muka ke depan dan dibawah langsung ke Polres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah tiba di Polres Merauke, di dalam sel Rutan Polres Merauke masih melancarkan pemukulan terhadap para Pemohonhal ini mengakibatkan kepala dari Pemohon atas nama Kristian Yandum peca dan berdarah. Sementara itu, Tulang belakang dari Pemohon atas nama Michael Bunop juga berdarah.

Fakta tindakan penyiksaan diatas secara jelas-jelas menunjukan bukti bahwa Oknum Aparat Kepolisian Resort Merauke telah melanggara ketentuan terkait. “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat” sebagaimana diatur pada Pasal 7, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik dan melanggar ketentuan “Setiap petugas Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan” sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, ” Katanya.

Berdasarkan fakta pelanggaran hukum diatas maka Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mewakili 13   orang Aktivis KNPB Merauke mengajukan Gugatan Praperadilan Melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Cq. Kepala Kepolisian Resor  (Kapolres) Merauke ke Pengadilan Negeri Merauke.(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *