Perpres 14/2021 Melanggar UU SJSN

Hasil PCR Masih Positif tapi Virus Tak Bisa Menular

JAKARTA, Jawa Pos – Dalam peraturan presiden (Perpres) no 14/2021 tentang vaksinasi Covid-19 disebutkan sanksi bagi mereka yang tidak mau divaksin. Di sisi lain, masih ada permasalahan terkait pemahaman status negative pada polymerase chain reaction (PCR) pada penderita Covid-19 yang sudah menuntaskan isolasi dan tanpa gejala.

Pada Perpres 14/2021 tertuliskan sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti vaksinasi namun sebenarnya wajib. Sanksinya berupa tidak mendapatkan jaminan sosial dan bantuan sosial. Selain itu juga denda.

Pengamat jaminan sosial Timboel Siregar menyatakan bahwa dicabutnya jaminan sosial bagi yang menolak vaksinasi Covid-19 tidak tepat. Sebab hal itu melanggar undang-undang sistem jaminan sosial nasional (UU-SJSN). ”Seperti amanat pasa 20 ayat 1,” kata Timboel kemarin (15/2). Sebab dalam UU tersebut dijelaskan bahwa mereka yang merupakan peserta memiliki kewajiban membayar iuran. Tidak tertera terkait vaksin.

”Bila seseorang sudah membayar iuran JKN maka orang tersebut berhak mendapat pelayanan JKN,” kata Koordinator Advokasi BPJS Watch. Timboel menegaskan, tidak boleh karena menolak divaksin orang tersebut tidak mendapat pelayanan JKN.

Selanjutnya dia menegaskan bahwa perpres berkedudukan dibawah UU. ”Sehingga sanksi di Perpres tersebut sudah melanggar isi UU,” katanya. Dia menyarankan agar ada revisi dari sanksi tersebut.

Sementara itu Juru Bicara Kementerian Kesehatan terkait vaksin Covid-19 Siti Nadi Tarmizi menyatakan bahwa sanksi ini merupakan langkah terakhir. Termasuk denda dan kurungan yang disesuaikan dengan UU pengendalian wabah. Vaksinasi ini bertujuan secara bersama untuk keluar dari pandemi Covid-19. ”Vaksin ini bukan hanya kepentingan pribadi. Tapi kepentingan masyarakat secara bersama,” ungkapnya.

Dia menegaskan jika ada yang tidak menerima haknya untuk mendapat vaksinasi. Dengan tidak menggunakan haknya maka bisa membahayakan masyarakat lain, maka pemerintah harus bertindak tegas.

Vaksinasi Covid-19 sudah berjalan dan sudah hampir setahun Indonesia dilanda pandemic Covid-19. Namun masih ada permasalahan yang terjadi terkait dengan pemahaman kesembuhan pasien Covid-19. Selama ini, masih ada penderita Covid-19 yang masih menanti hasil PCR dari positif menjadi negatif. Meski mereka sudah menjalani isolasi dan bebas dari gejala.

Dokter spesialis paru Erlina Burhan membeberkan bahwa di lapangan masih ada masyarakat yang menunggu hasil PCR negative meski sudah isolasi dan bebas gejala Covid-19. Menurutnya itu tidak perlu dilakukan. Temrasuk menunggu hasil CT value Covid-19 lebih besar. ”Bila sudah lewat 21 hingga 28 hari, walau masih positif namun tidak ada gejala, sebetulnya sudah tidak menular,” ungkapnya.

Dia mengajak pasien, penyintas, maupun orang disekitar pasien positif Covid-19 agar tidak terlalu memusingkan hasil PCR negative dan CT value Covid-19. ”Tidak usah terlalu dipikirkan,” katanya. Asal tidak bergejala dan sudah melakukan isolasi sesuai dengan ketentuan maka tidak perlu panik meski hasil tes masih positif. Sebab PCR masih mendeteksi adanya virus namun kondisi virus tersebut sudah tidak bisa menular. (JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *