Pigai: Jokowi Harus Membekukan Pelaksanaan UU Utsus di Papua 

Mantan Ketua Komisioner Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Aktivis Natalis Pigai bertemu dengan Ketua Fraks Demokrat MPR RI, Dr. Benny K. Harman, SH. mendiskusikan terkiat kondisi bangsa dan negara terkini termasuk otonomi khusus Papua di Kompleks Senayan, Senin, (15/2).

JAYAPURA – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalis Pigai bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Dr. Benny K. Harman, SH. mendiskusikan  terkait kondisi bangsa dan negara terkini termasuk otonomi khusus Papua di Kompleks Senayan, Senin, (15/2).
  Melalui rilis yang diterima Cenderawasih Pos,  Pigai mengatakan, dalam pandangannya, Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua No. 21 Tahun 2021, telah berlangsung selama 20 tahun. Namun dalam implementasinya belum efektif dan efisien. Karena itu menurut Pigai,  berkaitan dengan berakhirnya pemberlakuan undang-undang Otsus, rakyat Papua menolak secara tegas untuk melanjutkan kebijakan otsus Papua tersebut maka harus dibekukan.
  Kata Natalis, status otonomi khusus Papua dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan terkait lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu-waktu ke depan.
 ” Kebijakan seperti Itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua. Kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo untuk membekukan pelaksanaan UU Otsus Papua No.21 tahun 2001 pada tahun 2021 ini sebelum melakukan perundingan dengan rakyat Papua. Sebelum perundingan itu dilaksanakan, pemerintah dapat mengeluarkan Perppu terkait Papua,” ujar Pigai.
  Dirinya sangat mengharapkan agar pemerintah dapat mengadakan perundingan dengan masyarakat Papua.  “Perundingan itu bisa dilaksanakan mulai sekarang sampai tahun 2024. Hasil perundingan akan menentukan status Papua selanjutnya,” Ujar Pigai, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *