Dorong Pelaporan dan Labelisasi Dicabut

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay. (FOTO: JAWAPOS)

Pemerintah Ingatkan Jangan Asal Tuding

JAKARTA, Jawa Pos-Laporan terkait Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang dinyatakan radikal mendapat reaksi keras dari Muhammadiyah dan PAN. Fraksi PAN menyampaikan permohonan agar laporan ke KASN yang mengarah pada tudingan bahwa Din Syamsuddin tersebut dicabut oleh pihak pelapor.

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyayangkan laporan tersebut karena menurutnya ada kesalahan pemaknaan radikal di sini. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Din Syamsuddin bukan termasuk dalam radikalisme, melainkan kritis.

“Kami tentu merasa bahwa tuduhan itu menyakiti salah seorang tokoh besar Indonesia yang selama ini dikenal sebagai orang yang memberikan keteduhan dan membangun dialog lintas agama,” jelas Saleh dalam keterangan tertulisnya Minggu (14/2). Tidak hanya di Indonesia, Saleh juga menyebut bahwa kesempatan dialog itu juga dibuka Din hingga ke dunia internasional.

Saleh mencontohkan salah satunya ketika Din membawakan topik di PBB terkait meningkatkan kohesivitas sosial di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sementara di dunia akademis, Din dikenal kerap memberikan ajaran terkait pemikiran Islam kontemporer.

Kritikan yang disampaikan untuk pemerintah pun, lanjut dia, seharusnya dipahami sebagai bagian dari konteks membangun Indonesia. Bukan radikalisme. “Saya pastikan Pak Din Syamsuddin tidak ada sedikitpun berniat buruk, berniat jahat, atau membenci dalam kritiknya itu. Hal itu harus dimaknai sebagai tugas beliau sebagai seorang profesor, tokoh umat, tokoh bangsa, dan juga sebagai warga negara,” lanjut Saleh.

Berangkat dari situ, Saleh pun mendorong agar pelaporan dan labelisasi radikal kepada Din segera dicabut. Sebab, selain menyinggung Din sendiri, juga banyak kalangan di belakangnya yang terdampak. “Lebih baik kita fokus merajut kohesivitas dalam menangani pandemi ini, kita hindari segala hal yang memancing kegaduhan,” tegasnya.

Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang terdiri dari PP Pemuda Muhammadiyah, PP Nasyiatul Aisyah, PP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),dan PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) bereaksi keras terkait tuduhan radikal terhadap Din Syamsuddin.

Selama ini, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dikenal konsen dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. “Pak Din juga aktif dan menjadi penggerak di berbagai organisasi internasional dalam rangka perdamaian dunia dan dialog antar umat beragama,” terang Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto.

Diantaranya, sebagai moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP) dan co-president of World Religion for Peace (WCRP). Din juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, serta pernah menjabat Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban. Sebagai akademisi, Din adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional UIN Jakarta. “Oleh karena itu, kredibilitas ataupun integritas Pak Din tidak diragukan lagi,” papar Cak Nanto, panggilan akrab Sunanto.

Cak Nanto menegaskan bahwa tindakan pelaporan GAR Alumni ITB terkait sangkaan radikalisme terhadap Din adalah tidak berdasar dan cenderung mengada-ada serta ditengarai mengandung motif atau tujuan tertentu yang pada akhirnya merusak ataupun menimbulkan fitnah terhadap nama baik Din.

AMM pun mendesak GAR Alumni ITB untuk meminta maaf dan menarik laporan sesegera mungkin, karena yang mereka lakukan telah mencoreng nama baik Din sebagai tokoh bangsa yang telah teruji kredibilitasnya ataupun integritasnya selama ini. Selain itu, AMM juga meminta Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pelapor. “Yang mengakibatkan fitnah terhadap nama baik Pak Din,” tegas Cak Nanto.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah memandang Din Syamsuddin sebagai tokoh yang kritiknya selalu didengar. ”Oleh karena itu, tidak ada dari pemerintah niat sedikitpun untuk mempersoalkan kiprah Pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas dia kepada awak media.

Sebaliknya, pemerintah senang lantaran masih ada tokoh sekaliber Din Syamsuddin yang tidak segan melontarkan kritik. ”Pemerintah insya Allah tidak akan pernah menangkap orang kritis,” kata Mahfud. Menurut dia, yang diproses hukum adalah orang-orang yang melanggar hukum. ”Kalau seperti Pak Din Syamsuddin mana pernah kami soal,” tambahnya. Malahan, sambung Mahfud, dirinya juga sering sekali berdiskusi dengan Din Syamsuddin.

Mahfud pun mengingatkan kembali, pemerintah tidak pernah sekalipun menyalahkan apalagi menyudutkan Din Syamsuddin atas kritiknya. Apalagi sampai memproses hukum. Dia tegas menyatakan, itu tidak pernah dilakukan. Menurutnya, kiprah Din Syamsuddin tidak hanya diakui di tanah air. Melainkan sudah diakui di dunia internasional. ”Dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah ke seluruh dunia, untuk bicara apa? Bicara Islam yang damai,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas turut menanggapi tudingan radikal yang ditujukan kepada Din Syamsuddin. Dia meminta semua pihak tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. Menurut dia pemberian label negatif tanpa dukungan data dan fakta dapat merugikan pihak lain.

’’Kita harus seobjektif mungkin melihat persoalan,’’ tuturnya. Sehingga jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal. Menurut dia tudingan negatif kerap timbul karena adanya sumbatan komunikasi.

Untuk itu dia berharap tercipta komunikasi yang cair dari dua arah. Menurut Yaqut tudingan radikal bisa saja muncul karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap orang lain. Untuk itu dia mengatakan klarifikasi atau tabayyun menjadi penting untuk mendapatkan informasi yang valid.

Melalui klarifikasi atau tabayyun seseorang bisa terhindar dari berita palsu atau fitnah. Dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan komunikasi yang baik dan klarifikasi untuk mengatasi sumbatan masalah. Menurut dia segala polemic berkepanjangan atau kisruh yang kerap muncul bisa dicegah dengan komunikasi yang baik.

’’Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal,’’ katanya. Yaqut menuturkan berpolitik memang bisa jadi pelanggaran bagi seorang ASN. Tetapi lontaran kritik menurut dia sah-sah saja seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan kritik itu tidak dilarang.

Yaqut menuturkan Din Syamsuddin statusnya saat ini adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia mengatakan prosedur penyelidikan telah diatur secara lengkap oleh negara. Yaitu melalui inspektorat Kemenag selaku pengelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dia berharap semua pihak dapat mendudukkan persoalan tersebut secara proporsional. ’’Persoalan disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya,’’ katanya. Sekali lagi dia menegaskan jangan sampai secara mudah melabeli Din Syamsuddin radikal dan sebagainya (deb/lum/syn/wan/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *