Tangani Kasus Korupsi, KPK Kejati Papua Tingkatkan Sinergitas

Alexander Sinuraya (Foto:Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Tim Subkoordinasi Bagian Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Tujuannya untuk koordinasi dan asistensi terkait pelaporan berbagai kasus korupsi yang ditangani tiga lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga antirasuah.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Alexander Sinuraya mengatakan, kunjungan KPK ke Papua termasuk mampir di Kejaksaan Tinggi Papua bentuk sinergitas aparat penegak hukum guna bersama-sama melakukan tugasnya sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia dalam melakukan fungsi mereka.
“Fungsi mereka yakni penindakan maupun pencegahan atas laporan kasus penyalagunaan keuangan negara di setiap daerah di Indonesia, secara khusus di Papua,” ucap Alex kepada wartawan, Kamis (11/2) lalu.
Dikatakan, pihak KPK RI bersedia membantu Kejaksaan Tinggi Papua dalam mengungkap sejumlah yang masih berjalan. Hal ini berkaitan erat pada kerugian keuangan negara yang notabene adalah milik warga masyarakat di Papua.
“Sinergitas tersebut diaplikasikan lewat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online. Seluruh kasus yang telah masuk pada tahap penyidikan akan diinput pada aplikasi SPDP. Sehingga ketiga institusi itu dapat melihat seluruh kasus korupsi yang ada serta tahapan dan saksi maupun terduga pelaku,” paparnya.
Lanjunya, terakit pelaporan kasus tindak pidana korupsi akan dilakukan secara satu pintu dalam satu aplikasi. Setiap laporan kasus baik dari Jaksa, Kepolisian bahkan KPK sudah terintegrasi dari pusat hingga daerah. Termasuk bagi seluruh Kejaksaan Negeri yang ada di Provinsi Papua.
Untuk aplikasi SPDP dimaksud untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi. Misalnya, kasus yang sama jangan sampe ditangani oleh isntisusi penegak hukum lainnya.
“Ini sudah berlaku sejak 2017. Kami tetap laporkan setiap ada penyidikan lewat aplikasi ini bukan berarti KPK mengambil kewenangan, tetapi mensupport penindakan dan pencegahan korupsi baik yang ditangani Kejaksaan atau Kepolisian,” ungkapnya. Sementara penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan hingga saat ini masih berjalan. (fia/wen)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *