Teluk Youtefa Terancam Rusak, Ini yang Dilakukan Komnas HAM Papua

Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Pnt Frits Ramandey dan rekannya ketika meninjau lokasi penimbunan hutan mangrove di Teluk Youtefa Rabu (10/2) kemarin. Komnas HAM melihat ada ancaman serius dari rusaknya kawasan Teluk Youtefa. Foto: Frits for Cepos

Kawal Publik Lakukan Class Action

JAYAPURA – Kondisi ekosistem mangrove di kawasan Teluk Youtefa yang terus terdegradasi akibat roda pembangunan ikut diseriusi Komnas HAM Papua. Komnas telah melakukan pemantauan langsung dan mencatat sejumlah poin.
Dari kondisi yang ini diyakini memunculkan ancaman serius yang patut diseriusi pemerintah termasuk masyarakat pemilik ulayat. Tak bisa terus terbiar yang akhirnya memberi dampak buruk pada lingkungan maupun masyarakat secara luas.
“Bencana banjir yang pernah melanda Entrop maupun Kota Jayapura kemudian terjadi luapan air di sejumlah titik di Jayapura menggambarkan bahwa kondisi pembangunan yang tidak seimbang dengan kondisi lingkungan. Perubahan lingkungan begitu cepat dan tidak sebanding dengan upaya rehabilitasi,” kata Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Pnt Frits Ramandey, Kamis (11/2) malam.
Itu menurutnya belum dengan dampak lainnya semisal sosial dan budaya. Ada ancaman hilangnya nilai – nilai tradisi akibat perubahan tadi.
Komnas kata Frits memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa ada hak – hak asasi yang tidak dilanggar.
“Dalam kewajiban ini kami memastikan bahwa hak atas lingkungan yang bersih adalah bagian dari hak asasi yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah,” jelasnya.
Hanya sayangnya dari kunjungan Komnas ke lokasi Teluk Youtefa mencatat bahwa ada ekosistem mangrove sepanjang Hamadi- Holtekamp terjadi kerusakan meski memiliki status hutan lindung maupun Taman Wisata Alam (TWA).
“Kami melakukan pemantauan dan penyelidikan dan kami menemukan ada 28 titik pengrusakan hutan bakau dan hutan sagu, 16 titik mengancam kelestarian hutan mangrove yang lokasinya mulai Jembatan Youtefa ke arah Holtekamp. Lalu ada 12 titik pemusnahan hutan sagu,” beber Frits.
Komnas juga mencatat bahwa ada bentangan yang berpotensi mengalami kerusakan lebih parah karena sangat dekat dari titik jalan tadi dan itu akan bersentuhan dengan hutan mangrove maupun hutan sagu.
“Sangat tipis dan ini bisa merusak dua hutan yang sesungguhnya menjadi dapur bagi masyarakat lalu pencemaran sampah yang tak terkendali terutama sampah plastik . Kami mencatat wasan ekosistem mangrove, sampah plastik ini juga mengancam keberadaan habitat asli disana. Ini akan mengakibatan hilangnya sarang ikan, kepiting dan lainnya,” sambung Frits. Lalu Komnas juga mencatat bahwa tak hanya ekosistem mangrove yang ditimbun tetapi ada juga kawasan hutan sagu yang ikut ditimbun secara besar – besaran.
Yang dikawatirkan dari penimbunan ini kata Frits adalah masyarakat asli Engros dan Nafri akan kehilangan hutan untuk mencari makan dan hidup. Mereka akan kesulitan sebab hutan mangrove dan hutan sagu dalam posisi terancam hilang. “Kalau dikaitkan dengan kondisi sosial budaya ya di situ. Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hutan mereka itu akan hilang karena hutan sudah tidak ada dan akhirnya mereka akan menggantungkan diri dengan beras dan kembali harus membeli di pasar, bukan lagi mencari,” imbuhnya.
Lalu pihak yang patut bertanggungjawab dari hilangnya hutan mangrove, hutan sagu maupun rusaknya Teluk Youtefa kata Frits adalah pemilik ulayat dan pengembang termasuk pemerintah yang dianggap tidak tegas dan belum bisa menegakkan aturan main.
“Para pihak ini harus bertangungjawab atas rusaknya hutan dan kawasan teluk di atas. Ketiganya harus peduli, jangan justru terlibat menjadi pelaku. Kami juga melihat ada venue PB PON, saya pikir mereka harus bertanggungjawab untuk jangka panjang,” tegasnya.
Pria yang dulu pernah menjadi wartawan ini menambahkan bahwa jika ini masih terbiar maka sangat memungkinkan pihaknya bersama aktivis lingkungan akan lakukan gugatan pra peradilan karena terjadi pelanggaran hukum. “Kami juga melihat banyak pejabat publik melakukan pelanggaran itu secara sadar,” singgungnya.
Pemkot Jayapura diharap bisa sesegera mungkin melakukan sweeping terhadap pembangunan yang sudah berlangsung dan memastikan perijinannya. “Masyarakat dan aktivis juga bisa melakukan class action untuk mengajukan gugatan dan sebelum gugatan ini lahir kami akan mengundang pemilik ulayat dan aktivis untuk memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan ke depan yang jelas investigasi ini tidak berhenti sampai disini sebab ini akan berlanjut dan menjadi catatan yang akan kami laporkan. Ini juga upaya demi kepentingan masyarakat agar tidak kehilangan budaya mereka dan sekali lagi ini menjadi bagian dari tanggungjawab Komnas HAM soal hak asasi bidang lingkungan,” pungkasnya.
Sekedar diketahui bahwa tahun 2012 lalu Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) bersama beberapa akademisi Uncen pernah mengadvokasi lokasi Teluk Yotefa akibat perencanaan yang salah dalam pembangunan Jembatan Yotefa. Upaya ini direspon oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar yang kemudian mengutus orangnya untuk melihat lokasi teluk dan disimpulkan bahwa ada kerusakan yang harus segera ditangani. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *