Kebijakan dan Pengawasan Pemerintah Soal Penanganan Covid-19 Sudah Optimal

Suasana rapat bersama Forkopimda, di Kantor Wali Kota Jayapura belum lama ini. (Foto:dok/Cepos)

JAYAPURA-Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM.,mengungkapkan, dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Kota Jayapura Pemerintah Kota Jayapura melalui Satgas Covid-19 Kota Jayapura telah melakukan berbagai upaya, usaha baik membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat instruksi, Perda dan sosialisasi secara masih kepada masyarakat.

Hal lainnya supaya aturan kebijakan ini bisa dilakukan secara optimal Pemerintah juga melakukan pengawasan dan penindakan bagi warga maupun pelaku usaha yang melanggarnya baik dengan sanksi sosial maupun sanksi administrasi supaya ada efek jera.
Untuk itu, dalam rangka penegakkan Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru dimasa Pandemi Covid-19 dan menjalankan instruksi Wali Kota nomor 2 tahun 2021 tentang penekanan dan pencegahan penyebaran virus Corona Kota Jayapura saat ini sampai tanggal 21 Februari 2020 Satgas Covid-19 Kota Jayapura masih melakukan sosialisasi kepada warga, pelaku usaha supaya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

“Kita masih lakukan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 namun nanti jika sudah di tanggal 22 Februari bagi yang melanggar bisa diberikan sanksi tegas berupa sanksi sosial dan sanksi administrasi, karena kebijakan dan pengawasan terhadap penekanan pencegahan penyebaran Covid-19 tetap kita lakukan dengan arif dan bijaksana melihat kondisi masyarakat yang ada saat ini,’’ungkapnya.

Menurut wali kota pihaknya dalam membuat sebuah kebijakan tentu dilihat dari berbagai aspek sosialogis, psikologis dan unsur lainnya, karena beda daerah beda penanganan.
“Saya dalam mengambil kebijakan tetap memperhatikan beberapa faktor dan harsu arif bijaksana, contohnya Pemprov membuat kebijakan pembatasan aktivitas hingga pukul 14.00 WIT, saya tidak bisa ikuti hal itu karena jika dilakukan tentu masyarakat akan panik dan terjadi caos, karena di Kota Jayapura adalah pusat ibu Kota Provinsi Papua semua kebutuhan warga dari berbagai kabupaten belinya di Kota Jayapura jika sampai pembatasan waktu sampai jam 14.00 WIT seperti dulu tentu orang akan berkerumun, kerja tidak tenang dan pelaku usaha tidak bisa maksimal dalam berjualan, jadi saya ambil kebijakan tetap diimbangi dengan pengawasan yang ketat,’’ucapnya.

Diakui, tidak ada yang salah dalam mengambil kebijakan dan pengawasan, yang salah hanya oknum masyarakat yang memang belum sadar dan masih bandel menganggap virus Corona ini tidak bahaya bahkan ada yang menganggap permainan saja tentu oknum tersebut harus terus diedukasi dengan baik. (dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *