RHP: Dewan Pers Harus Tegas Terhadap Media Abal Abal

Sering Menyerang Individu Pejabat Papua Tanpa Kode Etik Jurnalistik

JAYAPURA – Peringati Hari Pers anasional Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak SH M, Si mengharapkan agar dewan pers dapat lebih tegas terhadap media abal-abal tanpa kantor, tanpan wartawan yang selama ini mengganggu kinerja pemerintah dengan menyerang individu pejabat di Papua tanpa mengutamakan Kode Etik Jurnalistik l.

Bupati Maberamo Tengah ini mengatakan selama ini peran pers sudah sangat membantu proses penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan namun ada saja beberapa media yang tanpa mengutamakan kode etik jurnalis menyerang para pejabat dan kepala daerah hal ini perlu di pertegas oleh Dewan Pers.

” Lewat hari Pers ini kami harapakan Dewan Pers dapat mempertegas media media abal – abal yang sering menyerang individu orang dan tanpa mengutamakan Kode Etik Jurnalistik,” Katanya Kepada Cenderawasih Pos, Rabu, (10/2).

Ia pun memberikan apresiasi kepada pers yang mengontrol pembangunan di Papua dan khusunya di Mamberamo Tengah yang dipimpinnya selama ini. Menurutnya Edukasi dan informasi terus mendidik masyarakat Papua lewat peran Pers di Papua.

“Terimaksih Pers sudah banyak memberikan dukungan dalam mengontrol dan memberikan informasi seputar pembangunan di Papua dan khususnya Kabupaten Mamberamo Tengah,” Kata

Lebih lanjut ia juga meminta kepada seluruh media nasional dan lokal untuk dapat benar -benar melihat masalah Papua dengan mengutamakan keberimbangan berita terkait persolan di Papua sehingga bisa memberikan edukasi yang baik bagi pembaca berita di Papua.

“Dengan hari pers kami harapkan persen bisa lebih berimbang dalam menyampaikan berita di media dan terus mengedukasi masyarakat Papua, selamat hari pers se Indonesia,” Katanya,

Sebagai ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua ia mengatakan pihaknya tidak anti terhadap kritik dari media dalam memberikan kritikan kepada pemerintah namun harus memiliki data yang baik dan kritikan yang membangun.

” Kami tidak anti kritik siapapun mau kritik silakan sebagai fungsi kontrol dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah tetapi harus mengkritik dengan kritikan yang membangun dan memberikan solusi bukan menjatuhkan hingga menyebar hoax hal ini tidak perlu dilakukan ketimbang sama-sama mengontrol pembangunan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, ” Katanya, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *