Mahasiswa Tegas Tolak Pemekaran Papua

Anggota DPRP Papua menerima aspirasi dari mahasiswa yang menolak Otsus dan Pemekaran Provinsi Papua di Asrama Mahasiswa Mimika Warna, Selasa, (9/2) kemarin. ( FOTO: Noel/Cepos)

Tokoh Intelektual Jangan Bermain Demi Kepentingan Politik Sesaat

JAYAPURA –  Pemerintah pusat diminta  tidak seenaknya menentukan daerah pemekaran tanpa melibatkan unsur di daerah seperti DPRP, maupun pemerintah provinsi Papua.

Ya, aksi demo mahasiswa Papua,di asrama Mimika Selasa (9/2) kemarin mereka secara tegas menolak daerah pemekaran di Provinsi Papua dan Otonomi Khusus.

  Anggota DPR Papua Nioluen Kotouki yang meneerima aspirasi tersebut mengatakan pemekaran tanpa melibatkan unsur-unsur di daerah berarti sama dengan tidak menghargai orang Papua.

“Mendagri harus benar-benar menghargai lembaga keterwakilan masyarakat Papua melalui lembaga DPR Papua  dan pemerintah provinsi dalam menentukan pemekaran di Papua, karena sesuai UU 23 Tahun 2015 di pasal 33 menyangkut pembentukan Daerah Otonomi Baru terkait kelayakan dan persyaratannya,”katanya.

“Kami sedikit agak malu dan fasilitas dari DPR dan pemerintah, tapi kami terima aspirasi di jalan-jalan, aksi yang dilakukan merupakan penolakan terhadap otonomi khusus dan  pemekaran Provinsi Papua, ” Katanya.

Ia mengatakan sebagai lembaga keterwakilan rakyat dalam penetapan DOB, DPR memiliki kewenangan untuk memberikan saran dalam membentuk sebuah daerah otonomi baru.

“Jadi kami lihat di Papua belum memenuhi syarat, maka kami komisi yang membidangi politik dan Ham sampai saat ini belum ada kajian tim  pemekaran, maka pemerintah jangan seenaknya memekarkan wilayah kami, “katanya.

Ia juga menegaskan Mendagri jangan bicara pemekaran tanpa melibatkan orang Papua dan jangan menggunakan data dan mengklaim hal itu dari masyarakat Papua karena sebagai lembaga perwakilan masyarakat, DPR Papua tidak pernah menerima usulan DOB dari tim pemekaran.

” Kami lihat di Jawa jumlah penduduk 40 jutaan, tapi tidak dimekarkan, sementara Papua belum layak dari jumlah penduduk kok dipaksakan dan kami belum lihat tahapan uji kelayakan  belum dilakukan Mendagri, ” Katanya.

Ia juga meminta tokoh intelektual jangan hanya bermain demi kepentingan politik sesaat yang akan merugikan banyak orang, mari lihat subtansi masalah di Papua. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *