Lobi ke Pusat, Minta Jalan Sentani- Depapre Segera Dibangun

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si  dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, didampingi Kepala Dinas PU Kabupaten Jayapura, Alphius Toam dan anggota DPR RI Fraksi Nasdem,  Robert Rouw  di ruang rapat Menteri PU PR Republik Indonesia, Senin (8/2). ( FOTO: Dok pemkab Jayapura)

SENTANI- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mendukung penuh program pemerintah pusat terkait dengan masuknya kapal tol laut di Pelabuhan Peti Kemas Depapre, Kabupaten Jayapura. Namun sayangnya, misi pemerintah pusat untuk menekan disparitas harga melalui pendekatan pelayanan dengan penyaluran barang yang cepat melalui kapal tol laut itu, belum didukung sepenuhnya oleh akses  jalan yang memadai.

Setelah kapal tol laut itu berhasil disandarkan di Pelabuhan Peti Kemas Depapre,pada Kamis (27/1), pekerjaan berikutnya adalah bagaimana akses jalan Sentani- Depapre  segera dimuluskan. Bupati berasumsi meskipun kapal tol laut ini sudah sandar di Pelabuhan Peti Kemas Depapre,  namun apabila akses jalan yang menghubungkan Sentani-Depapre tidak diperbaiki, maka program untuk menekan disparitas harga ala Presiden Jokowi  melalui tol laut itu justru akan sia-sia.

“Ruas jalan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Kalau kapal sudah masuk tapi jalannya belum diperbaiki maka akan muncul biaya angkut barang yang sangat mahal dari Depapre, maka sudah pasti misi ini tidak bisa tercapai,” katanya.

Untuk itu, Bupati Mathius kemudian mengupayakan melakukan lobi langsung ke pusat dengan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Rapat sudah dilakukan bersama Menteri PUPR Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono.

“Pak menteri sudah mendapat informasi mengenai kondisi jalan dari Sentani menuju Depapre, kemudian status jalan itu sendiri, tol laut sudah masuk tapi jalannya sangat berbahaya. Tadi kita sudah minta supaya itu dikerjakan segera,” kata Mathius Awoitauw saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Senin (8/2).

Dia mengatakan, Kementerian PUPR meminta Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Jayapura segera menyurati KPK terkait status ruas jalan itu. Hal ini tidak terlepas dari status hukum pekerjaan ruas jalan itu yang sampai saat ini sudah ditangani KPK.

“Pak menteri bilang status jalan itu kalau bisa bupati ajukan surat ke KPK supaya segera dilaksanakan,”ujarnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *