Jalan Menuju Pelabuhan Depapre Dipalang

Kondisi jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas Depapre yang dipalang oleh warga pemilik ulayat Kampung Maribu, Senin (8/2). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Sejumlah perwakilan dari masyarakat adat pemilik ulayat dari 6 suku yang ada di wilayah Maribu kembali memalang jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas Depapre, Senin (8/2) kemarin.

Pemalangan itu sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang menurut mereka belum melakukan pembayaran terhadap tanah yang menjadi jalan dari persimpangan Kantor Polsek Depapre hingga di pintu masuk dermaga tersebut.

Pantauan media ini, pemalangan itu dilakukan sejak pagi hari oleh masyarakat  yang mengaku selaku pemilik ulayat. Mereka memalang jalan dengan memasang  satu spanduk besar yang bertuliskan, ‘untuk sementara aktivitas jalan masuk alternatif menuju Pelabuhan Depapre kami hentikan, karena belum ada pembayaran dalam bentuk apapun kepada pemilik tanah dari samping Polsek Depapre sampai di pelabuhan,’demikian isi tulisan tersebut sebagaimana yang dikutip dari baliho yang di dibentangkan di tengah jalan samping Polsek Depapre, Senin (8/2).

Aksi ini kemudian mendapat tanggapan dari anggota DPRD Jayapura, Patrinus Sorontouw yang saat itu langsung turun ke lapangan dan melakukan negosiasi dan komunikasi dengan masyarakat tersebut untuk membuka pemalangan itu. Selain itu, ada juga perwakilan dari pemerintah yang dihadiri oleh kepala distrik, pihak kepolisian dan TNI di wilayah setempat. Setelah melakukan komunikasi yang alot, pemilik ulayat kemudian bersedia membuka palang, namun ada beberapa catatan atau pernyataan sikap yang disampaikan kepada pemerintah oleh perwakilan dari pemilik ulayat tanah tersebut.

“Ada 6 poin pernyataan sikap yang sudah disampaikan melalui surat resmi oleh masyarakat adat dan nanti kami sampaikan kepada Pemkab Jayapura untuk ditindaklanjuti,’ kata Patrinus Sorontouw kepada media ini di Sentani, Senin (8/2).

Menurutnya, pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu karena mereka merasa diabaikan oleh Pemkab Jayapura sejak 2006 silam. Selama ini, pemerintah hanya menyelesaikan persoalan tanah yang kini sudah dibangun Pelabuhan Depapre, sementara untuk tanah yang menjadi akses jalan ke pelabuhan itu tidak diselesaikan.

” Oleh karena itu, masyarakat Kampung Maribu khususnya dari 6 suku menuntut kepada pemerintah supaya segera mengganti rugi hak ulayat mereka,” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *