Perambahan di Keerom Terbilang Tinggi

Jan Jap Ormuserai (Robert Mboik Cepos)

JAYAPURA – Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray tak menampik jika aktivitas perambahan di Kabupaten Keerom hingga kini masih terbilang tinggi. Ini juga yang disinyalir menjadi satu penyebab banjir yang terjadi beberapa hari lalu di Keerom.

Pelaku perambahan sendiri dikatakan kebanyakan dari kelompok – kelompok yang memang biasa masuk ke hutan dan menebang tanpa izin. Kelompok ini menyuplai kayu ke kios – kios penjual kayu bahkan ada juga pemilik kios yang sengaja memodali.

Sebelumnya Sekda Kabupaten Keerom, Irwan menyampaikan bahwa persoalan banjir di Keerom tak lepas dari penebangan pohon dan perambahan yang dilakukan oleh pemegang HPH (Hak Pengusaha Hutan) dimana ada empat HPH yang beroperasi. HPH ini kata Irwan menebang dan melakukan clearing area dan banyak pepohonan yang tumbang kemudian masuk ke sungai ataupun kali. Namun pernyataan ini dikoreksi oleh Jan Ormuserai yang menyampaikan bahwa sejatinya penyebab banjir ini bukan dari HPH melainkan adanya aktifitas perambahan hutan yang memang tinggi di  Keerom.

Menurut Ormuseray sebenarnya penyebab banjir ini bukan karena HPH tetapi memang perambahan yang cukup tinggi dari Keerom. Kalau HPH ini izin dari menteri dan sebelum HPH keluar itu dilakukan survey bertahun – tahun, kondisinya dimana, tidak dikelerengan dan dari hasil survey ini barulah  dikeluarkan izin HPH.

“Jadi bukan karena HPH melainkan perambahan yang dilakukan kelompok – kelompok kecil yang biasa berjualan kayu tapi tidak lewat HPH. Banyak kios kayu di Jayapura apakah punya ijin untuk mencari kayu? Kios – kios kayu ini ijinnya darimana coba dan kelompok inilah yang perlu ikut bertanggungjawab karena mereka ini yang menebang tidak pakai aturan, tidak melihat tempat,” cecar Ormuserai melalui ponselnya, pekan lalu.

Begitu juga di Keerom sendiri kata Ormuserai hanya ada 3 HPH dan siapa yang bertanggungjawab dari aktifitas perambahan ini dikatakan pihaknya bukan menjadi lembaga yang mengeluarkan izin karena sesuai perintah presiden kini semua satu pintu.

“Silakan ditanyakan ke dinas perijinan satu pintu soal berapa izin yang dikeluarkan untuk pengambilan kayu di Keerom. Untuk industri kayu maka wajib hukumnya membeli kayu dari pemegang izin yang resmi dan itu HPH. Namun kalau  tidak beli dari HPH dan mencari kayu sendiri ya bisa dibilang ini seperti mencuri juga,” tambahnya.

Seharusnya kios-kios kayu ini membeli di pemegang izin HPH atau pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Izin ini sendiri baru diberikan jika ada pembukaan hutan untuk perkebunan. “Contoh kemarin PT Sinar Mas dan PT Rajawali yang mendapatkan izin untuk membuka perkebunan maka dilakukan land clearing untuk membersihkan tapi kenyataannya banya yang  tidak membeli dari HPH karena mahal jadi mereka cukup beli chainsaw lalu mencari orang dan perjanjian dari setiap kubik dapat berapa rupiah dan ini ditemukan beberapa kali operasi,” ungkap Ormuseray.

Pihaknya terus berupaya untuk melakukan penertiban meski dikatakan di lapangan masih banyak pihak yang menentang dengan alasan jika ditertibkan maka akan memengaruhi perekonomian. “Namun selama ini kami rutin melakukan pembinaan kepada mereka untuk tetap membeli dari HPH dan tidak menebang sendiri karena pasti tanpa perhitungan, main hajar saja,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda juga mendengar banyak kali ataupun sungai yang sudah tertutupi gelondongan – gelondongan batang pohon.

Karenanya ia meminta keseriusan Kabupaten Keerom untuk lebih proaktif melakukan kajian dan upaya penanggulangan bencana khususnya banjir. “Sebab di provinsi tidak bisa menindaklanjuti jika tak ada  permintaan atau pengajuan. Jangan situasi sudah seperti ini baru ditindaklanjuti tetapi sudah diagendakan setiap tahun. Menyiapkan anggaran untuk memperbaiki itu dilakukan tiap tahun sebab namanya musibah kita tidak tahu kapan terjadi,” tambahnya.

“Jadi Pemkab sudah harus menangani secara serius kondisi ini apalagi saya melihat Arso ini daerahnya cukup rata dan perlu dipikirkan air ini akan kemana. Harus dibuatkan jalur jalurnya,” tutup Wonda. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *