Penambahan Dana Otus Perhatikan Kebutuhan Papua

Muhammad Musa’ad ( FOTO: gratianus silas/cepos)

JAYAPURA- Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, menyebutkan bahwa dua pasal yang didorong dalam perubahan UU Otsus perihal DAU dan pemekaran. Kedua pasal ini dinilai tidak efektif menjawab perubahan evaluasi Otsus.

“Seperti halnya yang juga kita pertanyakan adalah 2,25 persen (Dana Otsus dari DAU Nasional) itu bagaimana hitungnya?” jelas Muhammad Musa’ad, Jumat (7/2) kemarin.

Pasalnya, sambung Musa’ad, dulunya perihal 2 persen dana Otsus dari DAU Nasional itu didapatkan setelah survei dilakukan, dengan menghitung kebutuhan Papua selama 20 tahun, yakni 2001 sampai 2021.

“Yang sekarang 2022 – 2042 itu pasti kebutuhannya beda. Mungkin 2,25 persen ini tidak berarti. Jadi, itu juga kita pertanyakan apa kajian komprehensifnya. Tidak bisa hanya memberikan 2,25 persen, ditambah lagi setengah, yang kemudian 2,25 persen dibagi 1 persen dana langsung dan 1,25 persen itu tidak langsung. Artinya dapat dikendalikan dari pusat,” tambahnya

Musa’ad menyebutkan bahwa dalam pembahasan perubahan UU Otsus bersama Pemerintah Provinsi Papua, DPD RI setuju bahwa perubahan Otsus tidak bisa dibahas secara parsial. DPD RI meminta Pemerintah Provinsi Papua memasukan data-data, di mana mereka menyiapkan pokok pikiran untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. (gr/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *