Warga Mengungsi, Komnas HAM Belum Terima Laporan

Irjen Pol Paulus Waterpauw  (Foto : Elfira/Cepos)

Kapolda Akui Kekuatan Polri Belum Maksimal di Intan Jaya

 JAYAPURA- Kontak senjata antara TNI dan TPNPB di Kabupaten Intan Jaya, berimbas pada ratusan warga di Distrik Sugapa dikabarkan mengungsi ke Kabupaten Nabire. Terkait dengan hal ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengaku belum menerima aduan ataupun laporan resmi.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, hampir disemua insiden kekerasan bersenjata akan menimbulkan dua hal yang menghantui warga yakni, kepanikan dan potensi terjadinya pengungsian.

Pengungsian bisa terjadi pasca kejadian. Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan kekerasan berpotensi melampiaskan kemarahannya. Sehingga dampaknya adalah penduduk setempat.

 “Dalam insiden ini kelompok bergerilya, kerap menjadikan sipil sebagai tameng dalam melakukan persembunyian ataupun meminta perlindungan,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Jumat (5/2).

 Lanjut Frits, sementara dalam tradisi opersi militer biasanya terjadi intimidasi kepada penduduk setempat untuk memberi tahu orang-orang ini (Kelompok bersenjata-red) ada di mana. Dalam intimidasi tersebut berpotensi, warga kerap mengalami kekerasan fisik dan psikis.

Frits juga menegaskan agar TNI-Polri dan kelompok sipil bersenjata tidak menjadikan warga sebagai tameng. Sebab warga sipil yang mengalami penganiayaan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

 “Jangan pernah jadikan masyarakat sipil sebagai tameng. Jangan jadikan rumah warga sebagai basis persembunyian,” tegas Frits.

 Frits memiliki keyakinan, TNI-Polri yang melakukan pemulihan di Intan Jaya merupakan orang-orang terlatih dan memiliki kemampuan dan peralatan yang cukup.

 “Yang perlu diingat, ketika insiden kekersan diselesaikan oleh pihak yang bertikai yakni TNI-Polri dan OPM. Maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Karena dalam rumus konflik, kekerasan menimbulkan kekerasann lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu, pendekatan rekonsiliasi harus diambil oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah setempat. Tidak boleh membiarkan para pihak yang bertikai dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri.

 Terkait dengan informasi warga di dua desa di Sugapa yang mengungsi, Frits meminta negara harus hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya.

“Tugas pemerintah setempat harus mengambil legitimasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengungsi, serta memberikan pemenuhan kebutuhan mereka baik makanan ataupun lainnya. Begitu juga dengan pemerintah di daerah penyangga harus memberi perhatian kepada mereka yang mengungsi,” kata Frits.

Belajar dari kasus Nduga, Frits meminta warga yang mengunsi harus mengorganisir diri dan mau diatur agar mudah mendapatkan pelayanan.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengakui bahwa  kekuatan Polri belum maksimal di Intan Jaya.

 “Saya sendiri sudah bicara sama bupati, berbicara tentang bagaimana langkah-langkah percepatan untuk pengisian kekuatan. Tapi kendalanya banyak, termasuk kendala infrastruktur,” ucap Kapolda kepada wartawan usai menghadiri acara peringatan Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, kemarin (5/2).

Menurutnya, anggota tidak mungkin dilempar begitu saja ke Intan Jaya. Melainkan harus punya tempat tinggal yang layak. Minimal bersama-sama dalam satu gedung, kalau lantor bisa pinjam namun  tempat tinggal adalah hal yang prinsip bagi kami. Karena mereka bisa isterahat cukup kekuatan mereka ada maka moralitas mereka ada.

“Kalau mereka dibiarkan begitu saja tanpa disiapkan segala sesuatu yang maksimal, saya yakin itu bisa jadi masalah internal dan itu kendala yang kami hadapi. Untuk kami yang diteritorial atau operasional, kita belum bisa banyak berbuat di Intan Jaya. Tapi fokus untuk anggota yang menangani  KKB sudah ada dan sudah jalan,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *