Semua Kegiatan Akan Dibatasi, Soal Efektif Atau Tidak Tergantung Prokes

dr. Silwanus Sumule (gratianus silas/cepos)

Membaca Langkah-langkah Pemprov Papua Jika Diterapkan PPKM

Sejumlah daerah di Jawa, Bali, dan Sulawesi telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Papua memang tidak termasuk. Namun, PPKM bukan tidak mungkin dilakukan jika Covid-19 tak terkendali, seperti apa bentuknya?

Laporan: Gratianus Silas

Sejak awal 2021, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan (PPKM) dalam rangka pengendalian penyebaran Covid 19.
Inmendagri 1/2021 ini diberlakukan khusus untuk beberapa daerah di pulau Jawa, dan Bali saja. Namun, belakangan, diketahui bahwa satu-dua daerah di Kalimantan dan Papua juga akan diberlakukan kebijakan yang serupa.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, mengakui bahwa dalam rapat koordinasi penanganan Covid 19 yang diinisiasi Pemerintah Pusat, yang dipimpin langsung Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Panjaitan, serta dihadiri Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Agama, Forkopimda Papua diundang ikut ambil bagian dalam rapat virtual tersebut.

Muhammad Musa’ad ( FOTO: gratianus silas/cepos)

“Intinya, kami memang tidak termasuk dalam 7 provinsi yang terapkan PPKM. Tapi, kami diundang semalam (dalam rapat). Jadi, saya katakan, mungkin seakan-akan kita ini calon PPKM. Karena dilihat dari tren kita masih tinggi dan masih terus berkembang,” klaim Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad.

“Kita ini mengarahnya ke PPKM. Artinya, kita tidak masuk 7 provinsi yang terapkan PPKM, seperti Jakarta, Jabar, Jatim, Jogja, Sulsel, dan Bali. Tapi, bersama Kaltim, Papua juga diajak dalam rapat tersebut, sehingga ada 9 daerah yang ikut pertemuan virtual itu,” sebutnya.
Sehubungan dengan itu, Musa’ad mengatakan bahwa tim sedang mempersiapkan bagaimana langkah ke depannya, dalam kaitannya dengan PPKM ini. Bersama Forkopimda Papua, telah disepakati beberapa bagian dalam PPKM yang akan diterapkan di Papua.
“Kita sudah sepakat, ada beberapa bagian dari PPKM, yang walaupun kita tidak masuk daerah yang terapkan PPKM, tapi itu akan kita lakukan pembatasan. Kita mulai dari kantor pemerintahan, pertokoan, dan restoran, persekolahan, perkuliahan, termasuk juga keagamaan, yang mana Menteri Agama juga ikut ambil bagian dalam pertemuan itu,” katanya.
Demikian, jikalau pada akhirnya Papua akan diberlakukan PPKM seperti halnya di 7 provinsi lainnya di Indonesia, maka sejumlah fasilitas umum dan kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan Covid 19 akan dibatasi.
Sebut saja, mulai dari pembatasan di tempat kerja perkantoran yang menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Kemudian, proses belajar mengajar (PBM) hanya boleh dilakukan secara daring/online saja. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengatuan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Namun, PPKM ini hanya dapat diberlakukan bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memenuhi berbagai unsur yang ditetapkan Inmendagri 1/2021, yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen. Demikian, jikalau suatu wilayah memenuhi salah satu atau lebih dari semua indikator yang disebutkan, maka PPKM dapat diberlakukan pada wilayah tersebut.
Juru Bicara Satgas Covid 19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., menilai bahwa Wali Kota Jayapura telah memiliki indikator yang dijadikan acuan sebelum mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan perekonomian.
“Wali Kota Jayapura pasti sudah punya indikator, sudah punya petunjuk berdasarkan data yang ada untuk mengambil langkah-langkah yang tepat,” jelas dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K). Sebab, sambung dr. Sumule, kala melihat data perkembangan Covid 19 di Kota Jayapura, angka penularan terus meningkat secara kumulatif dalam 2 – 3 minggu belakangan.
“Walaupun, memang di sisi lain, tingkat kesembuhan dari kasus di Kota Jayapura juga menunjukkan angka yang baik. Namun, kami hargai apa yang dilakukan Wali Kota Jayapura dalam menyikapi kondisi Kota Jayapura dalam penanganan Covid 19 yang dilakukan,” sambungnya.
“Soal efektif atau tidak PPKM, harus dilihat dari semua konteks. Dalam pengertiannya itu seperti begitu. Artinya, akan efektif kalau semua elemen, termasuk pemerintah dan masyarakat sendiri mau tetap melaksanakan protokol kesehatan,” pungkasnya.(*/wen)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *