Spontan Karena Ada Pertanyaan MK

Habakuk Mabel ( foto: Bawaslu Kabupaten Yalimo for Cepos)

Bawaslu Yalimo Terkait Pernyataan Pilkada Yalimo Gunakan Sistem Noken

WAMENA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Yalimo memastikan bahwa pernyataan yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta yaitu penyelenggaraan Pilkada Serentak Yalimo 2020 menggunakan sistem noken, merupakan pernyataan spontan.

Pernyataan tersebut spontan dikeluarkan karena adanya pertanyaan dari majelis hakim meskipin tak ada dalam jawaban yang disiapkan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo, Habakuk Mabel mengaku sangat menyesali pernyataan yang disampaikan kepada MK. Sebab pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang akan dibacakan dalam sidang MK. Pernyataan itu menurutnya keluar karena ada pertanyaan dari MK yang kemudian dijawab oleh anggota komisioner Bawaslu Yalimo dan Bawaslu Provinsi Papua.

“Kami akui pernyataan itu tak ada dalam keterangan yang kami siapkan untuk dibacakan dalam sidang. Pernyataan itu dikeluarkan secara sopntan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Bawaslu Provinsi Papua,” ungkap Habakuk Mabel kepada Cenderawasih Pos via ponselnya, Rabu (3/2).

Habakuk menyatakan selama Kabupaten Yalimo dibentuk sampai dengan saat ini, pihaknya sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten yang merupakan perpanjangan tengan dari Bawaslu RI, selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sistem pemilihan secara demokrasi dan normative. Hal ini dilakukan  agar masyarakat bisa meningkatkan kualitas penyaluran hak suaranya.

“Pernyataan yang dikeluarkan komisioner Bawaslu itu merupakan jawaban yang sifatnya spontan, karena timbul keterangan dari hakim MK. Jawaban itu tidak berdasarkan dalam keterangan yang Bawaslu siapkan untuk disampaikan dalam persidangan,” jelasnya.

Habakuk memastikan jika selama ini di wilayah di Pengunungan Tengah Papua hanya Kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang yang tidak menggunakan sistem noken dan masih menggunakan sistem demokrasi normnatif sekalipun dalam pelaksanaannya berbeda.

“Atas nama lembaga Bawaslu Yalimo sangat menyesali pernyataan itu. Namun karena itu sudah berlanjut sehingga kami berusaha terus membangun pemahaman masyarakat lewat sosialisasi dan kepada Parpol supaya Yalimo itu tetap dipertahankan menggunakan sistem demokrasi,”jelasnya.

Bawaslu menurutnya juga  menyiapkan keterangan di MK berdasarkan pengawasan Panwas distrik. Hasil pengawasan distrik dan kabupaten, disiapkan untuk keterangan kesaksian di MK.

Dalam pengawasan Bawaslu, Pilkada  di Kabupaten Yalimo menurutnya sudah dilaksanakan secara normal dan demokrasi walaupun dalam pelaksanaannya berbeda.

“Dalam keputusan KPU RI tentang pedoman pelaksanaan sistem noken atau ikat  di Provinsi Papua, Kabupaten Yalimo tidak masuk,” tandasnya.

Selama pelaksanaan pengawasan tahapan sampai pungut hitung pada tanggal 9 desember 2020, pihaknya sangat mengalami kesulitan dan dilematis.

“Pilkada tahun ini kami mengalami kendala yang cukup  dan sangat dilematis. Karena kedua tim paslon bersama pendukungnya menaruh kekuatan masing-masing untuk merebutkan kekuasaan pada Pilkada ini,” ucapnya.

Habakuk menambahkan, penerapan sistem demokrasi yang dilakukan kepada masyarakat Yalimo yang selama ini telah dilakukan seperti bentuk TPS, KPPS, PPS dan Panwas dari tingkat distrik sampai dengan kampung. Termasuk pendistribusian logistik. Hal ini berarti demokrasi namun dalam pelaksanaan berbeda dan ini merupakan hal yang wajar.

“Kabupaten Yalimo ini merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk. Sehingga secara perlahan kita mulai membentuk demokrasi lewat sosialisasi agar masyarakat bisa maju dan tidak harus menggunakan sistem noken,” tutup Habakuk. (jo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *