Bimtek MRP Diharapkan Melahirkan Keberpihakan untuk OAP 

Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa, membuka Bimtek MRP di Sentani, Selasa (2/2) lalu. ( FOTO: Noel/Cepos)

JAYAPURA-  Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) monitoring dan pengendalian implementasi regulasi terkait Otonomi Khusus bagi pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua tahun 2021 di Sentani, Selasa, (2/2) lalu.

Pj Sekda Papua Doren Wakerkwa, usai membuka Bimtek MRP kepada wartawan mengatakan Bimtek yang dilakukan MRP berkaitan dengan implementasi Otsus dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak orang asli Papua.“Dari semua hasil Bimtek ini mereka akan membuat satu rekomendasi untuk dibahas bersama DRPP dan Pemprov Papua,” katanya.

Doren juga menambahkan terkait dengan pelaksanaan undang-undang Otsus perlu dievaluasi meskipun ada tantangan dan masalah.  “Dalam negara ini, MRP punya tanggung jawab kewenangan dan hak-hak yang diatur oleh lembaga kultur orang asli Papua berbicara sesuai UU nomor 21 tahun 2001 pasal 77  namun dalam pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” katanya.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menyatakan kegiatan Bimtek ini sangat penting dimana dapat meningkatkan sumber daya pimpinan dan anggota MRP dihadapkan dengan tugas-tugas yang sangat berat.

“Diantaranya pada tahun 2021 ini akan mengalami perubahan-perubahan undang-undang Otonomi Khusus, dimana hari ini pemerintah pusat mengambil satu kebijakan penting untuk kepentingan masyarakat orang asli Papua yang notabenenya rakyat orang asli Papua,” katanya.

Kata Murib, MRP sebagai lembaga negara yang ada di daerah memberikan pendapat dan catatan-catatan penting kepada pemerintah pusat supaya itu menjadi pertimbangan penting untuk kegiatan program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di Tanah Papua. (oel/wen).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *