MRP Hadir untuk Melindungi Hak Dasar Orang Asli Papua

Sejumlah anggota MRP ketika mengikuti Bimtek monitoring dan pengendalian implementasi regulasi terkait Otsus Papua di Hotel Grand Alison Sentani, Selasa (2/2). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) monitoring dan pengendalian implementasi regulasi terkait Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Grand Allison Sentani, Selasa, (2/2) kemarin.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan, Bimtek ini penting bagi seluruh anggota MRP. Karena kegiatan ini pada hakekatnya adalah untuk penyegaran kembali pemahaman seluruh anggota MRP tentang tugas dan fungsi serta wewenang lembaga MRP.

“Sejak kita menjadi anggota MRP telah diberikan pembekalan tentang tugas dan fungsi MRP. Namun ada penyegaran kembali mengenai tugas dan fungsi MRP secara berkala melalui kegiatan-kegiatan seperti ini memang perlu dilakukan. Dengan demikian, kita memperoleh semangat baru dalam mengemban tugas dan fungsi MRP,” katanya kepada wartawan di sela-sela kegiatannya di Hotel Grand Allison Sentani, Selasa (2/2) kemarin

Timotius Murib juga mengatakan, keberadaan MRP adalah dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Hak-hak dasar ini merupakan hak yang melekat dalam diri OAP sebagi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Pada sisi lain, hak-hak dasar ini tidak berada dalam ruang yang statis, melainkan berada dalam dimensi yang dinamis mengikuti gerak sosial masyarakat. Di mana, OAP sebagai pendukung hak-hak dasar tersebut juga berada dalam interaksi sosial yang dinamis,” ujarnya.

Dengan demikian, masyarakat Papua mengalami perubahan sosial yang sudah tentu akan mempengaruhi pola tingkah laku dan juga tatanan kehidupan bermasyarakat.

“MRP sebagai lembaga yang melindungi hak-hak dasar OAP tentu wajib mengikuti perkembangan OAP dengan dinamika sosial yang mengikutinya,” ujarnya.

Dia menambahkan, hal ini karena dengan mengikuti dinamika sosial, masyarakat OAP, maka dalam pengambilan keputusan atau dalam hal penentuan kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Papua, pihaknya di MRP akan memberikan masukan-masukan yang valid dan berguna bagi OAP itu sendiri,”tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *