Meyakini Bukan Tindak Pidana Korupsi, Minta Pubik Jangan Menghakimi

Tersangka LP didampingi dua penasehat hukumnya, Imran Ahmad SH., MH, Anshar SH saat dikunjungi di rutan Mapolresta Jayapura belum lama ini. Penasehat hukum tersangka meyakini kasus kliennya bukan tindak pidana korupsi melainkan pemalsuan surat. (Anshar For Cepos) 

JAYAPURA – Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan bendahara RSUD Abepura berisinial LP kini tengah berproses hukum ditingkat kejaksaan. LP sendiri masih ditahan di rutan Polresta Jayapura dan pada 26 Januari 2021 kemarin akhirnya membubuhi tandatangan kuasa untuk didampingi pengacara. LP kini didampingi lima penasehat hukum dan dari kasus yang dijalani ini menurut penasehat hukum tersangka yakni Imran Ahmad SH., MH, Anshar SH, Imran Ahmad SH., MH, DR Ahmad Rivai Rahawarin SH., MH, M. Duwila SH., MH dan Alexander Louw SH ada hal yang dianggap kurang cermat dalam penerapan pasal.
Meski berkaitan dengan pasal ini akan dibuktikan di pengadilan namun Imran berpendapat bahwa penyidik juga perlu cermat untuk menerapkan pasal. Kata Imran setelah pihaknya melakukan kajian dan analisis terkait kasus ini maka pihaknya berkesimpulan bahwa yang dilakukan kliennya murni tindak pidana pemalsuan surat (cek) sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Ini berbeda dengan pasal yang dikenakan oleh penyidik yakni tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang muaranya akan mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Posisi klien kami adalah bendahara penerima yang ditugaskan direktur untuk melakukan clearing atau pemindahbukuan atas klaim dana BPJS dari rekening rumah sakit Abepura ke rekening kasda dan ini tidak diterima secara tunai. LP melakukan pemalsuan surat dan di penyidik dijerat pasal penggelapan dalam jabatan, Tindak Pidana Korupsi. “Ini bukan tipikor melainkan murni pidana umum yakni pemalsuan surat namun ini akan kami buktikan di pengadilan sehingga kami menganggap agak berlebihan juga penyidik menerapkan pasal tipikor ini,” jelas Imran didampingi Anshar saat ditemui di kantor Imran Ahmad SH., MH & Partner Law Firm di Waena, Selasa (2/2).
Tak hanya itu, dari perkembangan kasus ini, disini pihaknya juga melihat bahwa banyak media yang sudah memblow up da menarasikan seolah – olah kliennya sudah divonis bersalah dan menjadi satu pelaku koruptor. “Jadi disini kami sampaikan bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan LP bersalah dan secara hak kami minta asas praduga tak bersalah juga dihormati hingga adanya putusan pengadilan. Kami berharap masyarakat jangan langsung menghakimi dulu sebab dari analisa kami ini bukan kasus korupsi melainkan pemalsuan surat dan ini pasalnya berbeda,” cecar Imran diiyakan Anshar.
Selain itu pihaknya masih menunggu berkas berita acara yang hingga kini belum diserahkan oleh penyidik. “Hingga kini kami belum mendapat BAP dan kemarin kami minta ke kejaksaan untuk berkas perkaranya namun belum diberi padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2020 lalu. Bagi kami jika klien kami bersalah maka siahkan lakukan penuntutan sesuai pasal dan perbuatannya namun analisa kami kasus ini lebih pada pemalsuan surat, bukan korupsi,” pungkas Imran. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *