Pengajuan Tagihan Terlambat,  Pemkab Miliki Utang Rp 50 M 

Albertus Muyak, SE, M.Si ( FOTO: Sulo/Cepos )

MERAUKE-Akibat proses tagihan dari SKPD  terlambat diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, membuat sekitar Rp 50 miliar tagian di tahun 2020 belum dibayarkan. Tagihan ini menjadi  beban utang yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Merauke di tahun 2021.

   Dari utang daerah tersebut, terbanyak adalah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke sebesar Rp 28 miliar. Plt Kepala Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten  Merauke  Romanus  Sujatmiko mengungkapkan bahwa proses  penagihan  telah dilakukan ke Badan Pengelolaan Keuangan,  namun SP2D tidak terbit.

  “Tapi  pekerjaan fisik sudah selesai. Tinggal pembayaran, namun masih tertunda di Badan Keuangan,” katanya.

  Secara terpisah, Kepala Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Kabupaten Merauke Albertus Muyak, SE, M.Si, mengakui  bahwa ada sekitar Rp 50 miliar tagihan yang belum dibayarkan sampai  pada tutup anggaran tanggal 31 Desember 2020 dan  itu menjadi utang daerah di tahun 2021.

    Penyebabnya, kata dia, karena dari SKPD  terlambat mengajukan proses tagihan ke Badan Keuangan. Proses tagihan dan kelengkapannya  tersebut baru diajukan beberapa hari menjelang penutupan anggaran. Padahal, tagihan dan kelengkapan dokumen tersebut  pihaknya harus periksa dan  teliti apakah sudah sesuai dan lengkap.

    Dikatakan, bahwa  untuk proses keuangan ada mekanisme yang harus dilalui dan diikuti oleh setiap  SKPD agar dalam pencairan  tagihan tersebut  lancar  dan tidak mengalami  hambatan seperti yang terjadi tersebut.  Dalam hal penatausahaan dan pengelolaan keuangan ada surat bupati yang menuntut setiap SKPD untuk melakukan tahapan dan langkah-langkah  untuk penutupan akhir tahun.

   “Setiap SKPD harus disiplin dan mengikuti. Mengapa? karena dengan  kita mengikuti tahapan itu berarti pencairan  dapat dilakukan lebih awal. Ajukan SPM dan kontrak-kontrak  itu harus disiapkan lebih awal.  Tidak bisa  hari ini masuk, hari itu juga  kita cairkan. Kapan kita melakukan pemeriksaan  terhadap kelengkapan dokumen,’’ katanya.

   Menurut  Alberth Muyak bahwa pihaknya  hanya berpegang  pada kelengkapan dokumen yang dibutuhkan karena pihaknya tidak turun langsung di lapangan melakukan pemeriksaan apakah pekerjaan  tersebut sudah  100 persen. Karena  itu,  dokumennya  tersebut harus dilengkapi dan menjadi rana pemeriksaan pihaknya  untuk dapat melakukan pencairan  atau pembayaran.

   Karena itu, lanjut Albertus Muyak, pekerjaan yang  telah selesai dikerjakan dan belum dibayarkan di tahun 2020 tersebut akan masuk dalam pembiayaan  di tahun 2021. Namun  untuk dilakukan pembayaran nanti, terlebih  dahulu akan dilakukan verifikasi. “Jangan sampai ajukan pembayaran sementara  di lapangan tidak ada fisiknya.  Sehingga nantinya akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” pungkasnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *