Tersisa 9 % Warga Belum Miliki Jaminan Kesehatan

Achmad Zainuddin (Foto:Dokumen/Cepos)

MERAUKE- Hingga akhir tahun 2020, jumlah warga di wilayah kerja Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesejatan Cabang Merauke yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) KIS kurang lebih 9 persen.
“Sampai sekarang masih ada sekitar 9 persen penduduk yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Merauke yang belum terdaftar sebagai peserta NPJS Kesehatan atau belum memiliki jaminan kesehatan ketika sakit,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Achmad Zainuddin, baru-baru ini.
Menurutnya, berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk 4 kabupaten tersebut sebanyak 506.661 jiwa. Sementara yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan baik yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN, Pemkab lewat APBD, kemudian pegawai swasta, ASN, TNI dan Polri maupun peserta mandiri sebanyak 463.360 jiwa atau sekitar 91,45 persen. Jadi, masih ada kurang lebih 9 persen yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Menurutnya, masih adanya warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tersebut, disebabkan karena beberapa fakto. Diantaranya masalah kondisi geografis, lalu masih banyak warga yang belum memiliki KTP elektronik. Sebab, menurutnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta JKN-KIS adalah harus memiliki nomor induk kependudukan atau KTP elektronik.
“Nomor induk kependudukan itu yang akan menjadi dasar untuk dapat didaftarkan apakah sebagai peserta penerima iuran yang dibayarkan dari APBN atau dari APBD Pemda, jika warga yang bersangkutan masuk kategori kurang mampu,” katanya.
Selain itu, adanya kelahiran baru terutama di kampung-kampung jauh dari kota yang kemungkinan belum masuk dalam kartu keluarga. Karena itu, lanjut Achnad Zainuddin, beberapa langkah yang sudah dilakukan pihaknya adalah bekerja sama dengan dinas sosial untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memiliki nomor induk kependuduk bagi warga yang belum memiliki NIK.
“Kita juga turun ke kampung-kampung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang kami lakukan di tahun 2021 dengan memberikan sosialisasi di beberapa kampung di Distrik Muting,” tambahnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *