MRP Tolak Rancangan UU Otsus “Versi”  Pusat

Timotius Murib

JAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Thimotius Murib menegaskan pihaknya menolak rancangan perubahan UU Otsus tahun 2001, karena dinilai tidak melibatkan MRP, DPRP dan Pemprov Papua alias sangat sepihak.

“Pemerintah pusat hanya memberikan perubahan di dua pasal saja yaitu pasal 34 terkait dengan dana keuangan dan pasal 36 terkait dengan masalah pemekaran dan ini sangat sepihak,” kata Murib melalui rilis yang diterimah Cenderawasih Pos,  Sabtu, (31/1) lalu.

Kata Murib, usulan perubahan ke dua UU Otsus tersebut meniadakan kewenangan Gubernur Papua, MRP dan DPR Papua sesuai dengan pasal 76, sehingga MRP merasa rakyat Papua atau MRP merasa dirugikan oleh kebijakan sepihak yang di lakukan pemerintah Pusat.

“Ini pelanggaran hak orang asli Papua sebagai warga negara tidak dilibatkan, sehingganya rapat ini ingin kita satukan persepsi  untuk segera menyiapkan dokumen atau keputusan MRP terkait hasil perubahan yang dilakukan pemerintah pusat,” kata Murib.

Dirinya juga menambahkan MRP sesungguhnya menolak rancangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan perubahan yang disebutkan di atas sehingga MRP akan menyiapkan (merilis) pernyataan sikap dari para pimpinan Pokja Agama, Adat dan Perempuan mewakili lima wilayah adat.

“Pernyataan ini guna menyikapi pemerintah pusat yang sepihak meniadakan kewenangan gubernur, DPRP dan MRP kemudian UU ini di dorong sesuai dengan kehendak Jakarta dan MRP mengambil sikap yaitu menolak hasil perubahan sepihak ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua, Filep Wamafma mengkritik draf revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi KhususPapua. Dia menilai pemerintah pusat berpotensi menghilangkan sebagian kewenangan khusus yang dimiliki DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua.

Di UU sebelumnya, pemekaran hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Kini, dalam draf Revisi UU Otsus Papua, pemerintah pusat bisa langsung membuat Daerah Otonom Baru (DOB).

“Terkait perubahan UU No. 21 tahun 2001 yang merupakan hak inisiatif Pemerintah, jika di baca dalam RUU otsus Papua, sesungguhnya pemerintah ingin melemahkan bahkan menghilangkan kewenangan khusus terkait pemekaran dan perubahan UU Otsus,” katanya. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *