Gapensi Minta Klarifikasi Pernyataan Bupati

Ketua Gapensi Jayawijaya Fred Huby saat memberikan keterangan pers. ( FOTO: Denny/ Cepos)

Soal 99 Persen Pengusaha Asli Papua yang Kelola Proyek APBD 

WAMENA-Ketua Gapensi Jayawijaya Fred Huby menyatakan bahwa pihaknya akan minta klarifikasi pernyataan dari Bupati Jayawijaya pada saat pelaksanaan Konferda KAPP di Hotel Baliem Pilamo, pekan kemarin. Dimana Bupati Jhon R Banua menyatakan bahwa  99 persen pekerjaan proyek APBD Kabupaten Jayawijaya dikelola oleh pengusaha asli Papua.

   “Banyak teman dari Gapensi yang adalah pengusaha asli Papua mengkomunikasikan kepada kami, jika mereka tak pernah terlibat proyek APBD yang disampaikan Pak Bupati, untuk itu saya disini klarifikasi, jika besok Senin (hari ini.red), kami jajaran Gapensi Jayawijaya akan melakukan klarifikasi data yang disampaikan ke ULP Jayawijaya,” ungkapnya saat melakukan jumpa pers di hotel Grand Baliem Minggu (1/2) kemarin.

  Fred juga menyebutkan dalam klarifikasi itu, pihaknya akan melakukan cros cek  dari tahun 2019 sampai tahun 2020, berapa banyak pengusaha asli atau anak Baliem yang pernah mengerjakan pekerjaan itu. Ia juga menyadari peraturan presiden nomor 17 tahun 2012 mengatakan pekerjaan proyek sampai dengan Rp 1 Miliar itu proses lelangnya itu dikerjakan oleh perusahaan orang asli Papua.

  “Jangan sampai pak Bupati melihat dari satu sisi perusahaan yang dipakai untuk mengikuti pelelangan adalah perusahaan anak asli Papua, namun sebenarnya dibelakangnya itu yang memiliki pekerjaan itu bukan orang asli Papua,”jelasnya.

  Usai melakukan klarifikasi dengan ULP, kata Ketua Gapensi, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada kontraktornya atau pemilik perusahaan yang dipakai apakah benar mereka yang bekerja atau perusahaan mereka hanya dipakai, ini akan diklarifikasi dan memberikan keterangan kepada pers.

  “Jika ini melakukan pencemaran nama baik kami sebagai pengusaha asli Papua, maka kami akan melakukan proses lanjut, kami juga perlu sampaikan apakah 99 persen ini nilai dari anggaran infrastruktur untuk dikasih ke pengusaha Papua atau paket proyeknya 99 persen,”tegasnya

   Ditegaskan bahwa klarifikasi ini dilakukan agar masyarakat tahu, apakah betul anak asli Papua terlibat dalam proyek APBD Kabupaten Jayawijaya atau tidak. Sebab APBD Jayawijaya itu untuk masyarakat asli Papua atau masyarakat yang bermukim di Jayawijaya,” ujarnya.

   Ia kembali menegaskan jika, kalau hanya perusahaan yang dipake dari luar untuk mengerjakan APBD Kabupaten Jayawijaya maka ia akan memerintahkan anggotanya untuk tahun 2021 kalau bukan orang asli Papua atau orang yang di jayawijaya kerja akan dipalang semua , karena dengan pernyataan 99 persen pekerjaan APBD dikerjakan pengusaha asli Papua menjadi pukulan berat bagi pengusaha asli Papua.

  “Kenyataan dilapangan pengusaha asli Papua yang meminta pekerjaan saja harus melakukan palang -palang, setelah dipalang baru dikasi pekerjaan , itu pun sub kontrak yang nilainya Rp 200 juta dikerjakan oleh 4 orang atau 3 orang pengusaha asli Papua ini terjadi di atas tanah kita sendiri,” kesalnya.  (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *