Penertiban Aset Pemda Wilayah Lapago Masih Berlanjut Ditahun 2021

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya DR. Andre Abraham S.H. LLM ( FOTO: Denny/ Cepos)

WAMENA – Kejaksaan Negeri Jayawijaya memastikan ditahun 2021 ini pihaknya masih melanjutkan program kerja di bidang Datun untuk melakukan penertiban aset pemerintah daerah yang masih dikuasai oleh pihak kedua baik itu aset bergerak maupun yang tidak bergerak dan ditahun lalu sudah banyak yang ditarik.

  Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya DR. Andre Abraham S.H. LLM ditahun 2020 lalu memang ada beberapa pemerintah daerah yang melakukan MoU dengan Kejari Jayawijaya dibidang Datun antara Lain di Jayawijaya sendiri sudah banyak aset pemerintah yang ditarik dari penguasaan pihak ke dua, baik itu Kendaraan Roda 4 dan roda dua.

“Kita juga mengumumkan pemanggilan lewat Media Elektronik karena ada pihak kedua yang tidak mau koperatif saat dipanggil untuk menarik aset -aset pemda yang masih dikuasai, sehingga ditahun ini Program tersebut akan kembali berlanjut,”ungkapnya Kepada Cenderawasih pos Kamis (28/1) kemarin.

Dalam penarikan aset pemda ini, Kata Kejari Jayawijaya, itu dilakukan karena meskipun pihak kedua ini sudah tidak berhak atas aset itu namun mereka masih menguasai, sehingga ini yang menjadi objek dalam MoU Pemerintah Daerah dengan Kejari Jayawijaya.

“ Kalau pihak kedua ini dipanggil dengan baik -baik namun mereka tidak datang akhirnya akan diumumkan di media Elektonik dan bekerja sama dengan dinas Perhubungan mencegat mereka yang berlalulalang dengan kendaraan aset pemda Jayawijaya di Jalan raya Wamena,”kata Andre Abraham.

    Ia mengaku aset yang ditertibkan initak hanya dari Jayawijaya , ada juga aset milik Pemda Lanny Jaya , Yahukimo, dan itu belum selesai sehingga masih terus berlanjut ditahun ini, kebanyakan aset yang ditertibkan ini merupakan aset bergerak yang masih dikuasai dan belum dikembalikan kepada pemerintah daerah.

“Penertiban aset ini belum selesai karena beberapa pemda di wilayah pegunungan tengah Papua ini masih banyak asetnya yang dikuasai oleh pihak kedua yang tidak berwenang, sehingga penertiban ini masih terus kami lakukan ditahun 2021,”tegas Kejari Jayawijaya Andre Abraham juga menjelaskan adanya aset yang ditertibkan ini, karena banyak pejabat atau ASN

yang dulunya diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah pada saat pensiun atau pindah tugas sebenarnya aset pemerintah itu harus dikembalikan , namun kebanyakan mereka tak mengembalikan dan digunakan sehari -hari sehingga ini yang ditertibkan.

“ini aturan yang dilakukan karena aset pemerintah itu adalah aset negara, sehingga tidak bisa dimiliki apabila sudah pindah tugas atau pensiun, aset itu harus dikembalikan kepada negara kembali,”bebernya Ia juga mengimbau kepada warga yang masih menguasai aset negara untuk datang ke Kejaksaat dan mengembalikan aset pemerintah yang selama ini digunakan dalam keadaan apapun itu, sebab kendaraan yang digunbakan itu masih terdaftar sebagai aset negara.(jo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *